Jakarta - Kepala BPOM hadir pada pertemuan dan diskusi bersama tokoh nasional sekaligus Ketua Satuan Tugas Perumahan dan Ketua Pembina Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesia (PHSI) Hashim Djojohadikusumo pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Yayasan PHSI di Menara 2 BTN, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan PHSI yang juga diisi dengan penyerahan 30 Sertifikat Hak Milik Rumah Cahaya (Noor House) kepada para Pahlawan Terlupakan.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim menyampaikan apresiasi atas kiprah BPOM yang dinilai semakin menunjukkan eksistensinya di tingkat global di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar. Menurut Hashim, keberadaan regulator yang kuat dan kredibel merupakan bagian penting dalam membangun kemandirian, daya saing, dan ketahanan nasional. Indonesia, menurutnya, memiliki potensi besar berupa sumber daya alam, biodiversitas, sumber daya manusia, dan pasar yang luas yang perlu ditransformasikan menjadi kekuatan ekonomi dan kesehatan melalui riset, inovasi, hilirisasi, investasi, serta regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Indonesia membutuhkan institusi yang kuat, kredibel, dan mampu berbicara pada level internasional. Saya mengapresiasi BPOM di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar yang terus memperkuat kapasitas dan jejaring globalnya. Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan dunia usaha menjadi sangat penting agar potensi besar Indonesia dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Hashim.
Menanggapi hal tersebut, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa konsep Kolaborasi ABG dibangun atas kesadaran bahwa kemajuan sektor obat dan makanan tidak dapat dilakukan pemerintah secara mandiri. Akademisi berperan sebagai sumber ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Dunia usaha menggerakkan investasi, produksi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan, pemerintah menyediakan regulasi, kepastian hukum, fasilitasi, sekaligus perlindungan kepada masyarakat.
“ABG bukan sekadar konsep kolaborasi, tetapi sebuah ekosistem. Akademisi melahirkan pengetahuan dan inovasi, dunia usaha melakukan hilirisasi dan menciptakan nilai ekonomi, sementara pemerintah memastikan regulasi memberikan perlindungan sekaligus membuka ruang bagi inovasi. Ketiganya harus bergerak bersama,” kata Taruna.
Menurut Taruna, sinergi tersebut diperlukan agar riset yang dihasilkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dapat memiliki jalur menuju industri, sementara dunia usaha memperoleh kepastian regulasi dan ekosistem yang kondusif untuk mengembangkan inovasi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, khasiat atau manfaat, mutu, serta kepentingan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, transformasi BPOM diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas sebagai regulator di dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem regulatori global. Pengembangan standar dan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, kerja sama internasional, serta regulatory science menjadi bagian dari upaya tersebut.
“Visi kita bukan hanya BPOM yang mendunia. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kredibilitas regulator menjadi pintu bagi produk-produk Indonesia untuk mendunia. Ketika sains, industri, dan pemerintah berada dalam satu ekosistem, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu kekuatan global di bidang obat dan makanan,” ujar Taruna.
Ketua Yayasan PHSI Sofia Koswara turut menyampaikan apresiasi atas capaian BPOM di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, khususnya atas pengakuan BPOM sebagai WHO-Listed Authority (WLA). Menurut Sofia, pencapaian tersebut menjadi salah satu indikator penting atas kapasitas BPOM sebagai otoritas regulatori yang diakui dalam sistem regulatori internasional.
Capaian tersebut dinilai memiliki arti strategis bagi Indonesia. Kredibilitas regulator dapat mendukung peningkatan kepercayaan terhadap produk Indonesia, membuka peluang bagi industri farmasi dan pangan untuk memasuki pasar global, serta mendorong investasi dan pengembangan produk berbasis riset dan inovasi.
Taruna menegaskan, paradigma regulator modern tidak semata-mata menempatkan regulasi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai jembatan antara sains, inovasi, industri, dan perlindungan masyarakat. Dalam kerangka ABG, BPOM terus mendorong komunikasi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kementerian dan lembaga.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat lahirnya produk inovatif Indonesia yang aman, berkhasiat atau bermanfaat, bermutu, kompetitif, dan mampu bersaing di pasar internasional. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian kesehatan, meningkatkan daya saing industri, serta memperluas peran Indonesia dalam ekosistem regulatori global. (HM-Zidane/HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
