Kolaborasi Pemangku Kepentingan Tertibkan Skincare Etiket Biru Tak Sesuai Ketentuan

08-05-2024 Umum Dilihat 12810 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Jakarta - “Hari ini, kita sama-sama mempunyai tujuan menertibkan peredaran skincare beretiket biru pada klinik kecantikan. Kita sepakat keamanan penggunaan kosmetik harus dijaga.” tegas Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia. Hal tersebut diungkapkan kepada undangan yang hadir pada Forum Koordinasi Penertiban Skincare Beretiket Biru yang Tidak Sesuai Ketentuan, Senin (06/05/2024).

Plt. Kepala BPOM menjelaskan pada dasarnya etiket biru adalah istilah yang digunakan untuk sediaan farmasi yang dibuat secara racikan. Sementara itu, skincare bertiket biru merupakan istilah untuk produk perawatan kulit yang mengandung bahan obat keras dan dibuat sebagai produk racikan. Dengan kata lain, produk ini bersifat personal, khusus disiapkan untuk pasien yang telah berkonsultasi dengan dokter yang menuliskan resep berdasarkan diagnosis.

Namun belakangan ini, BPOM menemukan peredaran skincare beretiket biru secara tidak bertanggung jawab di tengah masyarakat tanpa ada pengawasan atau peresepan dari dokter. Karena itu, BPOM menyelenggarakan forum koordinasi ini untuk memberantas peredaran skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan. Mengusung tema BERSERU (Bersama Tertibkan Skincare Beretiket Biru), forum ini berupaya mewujudkan kolaborasi bersama lintas sektor terkait dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi ini juga termasuk kegiatan penindakan untuk penegakan hukum terhadap peredaran skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan. 

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Deputi II BPOM, Kashuri, menyampaikan bahwa skincare etiket biru sejatinya tidak melanggar, jika dijalankan dengan benar sesuai aturan. Harus ada monitoring dan pengawalan dari pihak yang memiliki kewenangan terhadap penggunaan skincare etiket biru ini. “Diperlukan intervensi khusus, kolaborasi dari hulu ke hilir, termasuk edukasi terus-menerus kepada masyarakat terkait etiket biru ini,” ungkapnya.

Plt. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Suksmaningsih, sepakat untuk mengedukasi masyarakat terkait etiket biru ini. Indah Sukmaningsih menyebutkan bahwa pemerintah atau pemberi izin suatu produk dapat beredar, memang memiliki tugas untuk mengontrol dan mengawasi peredaran produk tersebut. Namun, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai tanggung jawab atas penggunaan/konsumsi produk. 

Dalam kegiatan ini, Plt. Kepala BPOM sekaligus melakukan Kick-Off Kampanye Nasional “Waspada Skincare Beretiket Biru yang Tidak Sesuai Ketentuan”. Kemudian sebagai bentuk kolaborasi dalam penertiban peredaran skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, BPOM bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (Perdoski) menandatangani komitmen kerja sama. Komitmen tersebut berisi pernyataan bahwa asosiasi profesi ikut berpartisipasi aktif dalam menindaklanjuti hasil pengawasan skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan, termasuk menyukseskan kampanye yang dimulai pada momen tersebut. 

Tak hanya itu, BPOM juga menggalang pernyataan dukungan “Bersama Tertibkan Skincare Beretiket Biru” dari setiap unsur pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media). Penggalangan pernyataan dukungan ini dilakukan bersama Muhammad Mufti Mubarok (Ketua Ketua Badan Perlindungan Konsumen/BPKN), Indah Suksmaningsih (Plt. Ketua Pengurus Harian Ketua YLKI), Budi Primawan (Wakil Ketua Umum Indonesian E-Commerce Association/idEA), dr. Hanny Nilasari (Ketua Departemen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin FKUI /Akademisi), Solihin Sofian (Ketua Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia/Pelaku usaha), serta dr. Richard Lee dan Natasha Wilona sebagai perwakilan public figure

Di akhir acara, Plt. Kepala BPOM menegaskan bahwa skincare beretiket biru adalah produk racikan yang jumlahnya terbatas, bukan untuk diproduksi massal dan hanya digunakan sesuai kebutuhan. Namun tidak menutup kemungkinan, jika memang ada dokter atau pelaku usaha yang memiliki produk skincare yang bagus dan bermanfaat untuk masyarakat luas, maka dapat diproduksi dengan benar sesuai ketentuan dan tentu saja didaftarkan ke BPOMl. Semakin banyak produk skincare lokal yang diproduksi dalam negeri, dapat meningkatkan nilai jual produk lokal menjadi backbone perekonomian nasional. (HM-Nelly)

 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

 

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana