Konsisten Berikan Pelayanan Publik Terbaik, BPOM Terima Penghargaan dari KemenpanRB dan Ombudsman

15-12-2023 Umum Dilihat 1134 kali Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Jakarta – Jelang akhir tahun 2023, BPOM kembali memupuk prestasi dengan memperoleh dua penghargaan. Pertama, BPOM meraih penghargaan sebagai The Highest Score of Indeks BerAKHLAK 2023 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, pada momen ASN Culture Fest 2023 yang diselenggarakan Kementerian PANRB pada Kamis (14/12/2023).

Penghargaan tersebut diberikan bagi instansi pemerintah yang berhasil memperoleh nilai Survei Indeks BerAKHLAK terbaik di tahun 2023. Survei Indeks BerAKHLAK tahun 2023 sebelumnya telah dilaksanakan untuk memonitor dan evaluasi implementasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK. 

BPOM dengan sangat konsisten dinilai telah melakukan pelayanan dengan mengimplementasikan core values BerAKHLAK pada masyarakat dan pengampu kepentingan, serta lintas sektor terkait. Oleh sebab itu, BPOM memperoleh penghargaan The Highest Score of Indeks BerAKHLAK 2023 dengan total nilai sebesar 64,4%. 

Terkait dengan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, sebelumnya pada bulan Agustus 2023, BPOM pernah bekerja sama dengan Accelerated Culture Transformation (ACT) Consulting International dan pernah melakukan survei terhadap implementasi core values BerAKHLAK. Dan hasilnya, BPOM memperoleh score 57,7%. 

Pada sambutannya dalam kegiatan ASN Culture Fest 2023, Menteri PANRB menekankan pada pemanfaatan digitalisasi dalam pelayanan yang diberikan oleh ASN di lingkungan kementerian/lembaga. Menurutnya digitalisasi ada tiga unsur, yaitu digital structure, kemudian digital culture, dan digital competence. Menteri PANRB mendorong agar budaya digital ini harus terus dibentuk, karena ASN saat ini dinilai masih sebatas memiliki pengetahuan teori, belum ke tahapan praktik.

"Selain budaya digital, ada core values yaitu BerAKHLAK. Ada kolaborasi, kemudian loyal, dan seterusnya. Ini yang ingin kita dorong supaya menjadi core values budaya baru yang ujungnya adalah agar kita bangga melayani bangsa,” ujar Abdullah Azwar Anas. 

Penghargaan kedua yang diperoleh BPOM pada hari ini adalah untuk Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Ombudsman pada momen Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 di hari yang sama.

BPOM meraih predikat sebagai Tingkat Lembaga dengan nilai tertinggi pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang dilakukan oleh Ombudsman pada September lalu. Penilaian dilakukan terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. 

Pada kategori lembaga, hasil penilaian kepatuhan tahun 2023 menunjukkan dari 14 lembaga yang disurvei, 9 masuk zona hijau dan 5 masuk ke zona kuning. Tiga peringkat teratas diduduki oleh BPOM dengan nilai 94,11, diikuti oleh Lembaga Sensor Film (LSF) dengan nilai 92,35 dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memperoleh nilai 91,02. Hasil ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ombudman RI Nomor 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. 

Menurut Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih dalam sambutannya, terdapat peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk zona hijau atau memperoleh opini kualitas tertinggi dan tinggi di 2023 dibandingkan dengan 2022. "Hasil positif dibanding tahun 2022. Dilihat dari kementerian dan lembaga daerah yang dilihat masuk dalam zona hijau bertambah, hasil survei yang masuk zona hijau 414 (70,70%), zona kuning 133 (22,66%), dan zona merah 39 (6,64%)," papar Ketua Ombudsman RI.

Sebelumnya, BPOM telah memperoleh Peringkat Pertama Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tingkat Lembaga Pemerintah (Zonasi Hijau Kategori A Kualitas Tertinggi) selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2021 dan 2022. BPOM berkomitmen akan senantiasa memberikan pelayanan publik yang prima guna mengawal jaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat dan makanan yang beredar di Indonesia. 

“Penghargaan ini bukan sebuah tujuan akhir, namun merupakan motivasi dan semangat kami di BPOM yang memang rentan dengan komplain dalam memberikan pelayanan publik untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang prima,” ujar Sekretaris Utama BPOM RI, Rita Mahyona, setelah menerima penghargaan. (HM-Chandra) 

 

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

 

Berita Terkait

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana