Koordinasi Eksternal Konsultasi Lintas Sektor Badan POM

02-01-2006 Umum Dilihat 2303 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Umum
Dengan perkembangan teknologi dan peradaban, permasalahan di bidang obat dan makanan mengalami perkembangan yang semakin komplek pula. Pada sektor produksi terjadi peningkatan kapasitas produksi yang semakin besar, sedang peredaran mengalami perluasan yang sangat signifikan. Hal tersebut dengan sendirinya akan menuntut dilakukannya sistem pengawasan yang semakin komprehensif agar tingkat jaminan mutu, keamanan serta khasiat produk dapat dijaga dan ditingkatkan.
Produksi dan peredaran yang semakin luas tersebut memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu pengawasan terhadap produksi dan peredaran produk farmasi dan makanan perlu dikembangkan terus agar mampu mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Optimalisasi pengawasan akan mudah dicapai jika pengawasan dapat menjangkau sasaran yang lebih luas baik sarana resmi maupun sarana tidak resmi, yang dilanjutkan secara komprehensif, ditindak lanjuti dengan sanksi yang setara dengan temuan pelanggaran yang dilakukan baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Dalam upaya menigkatkan efektivitas pangawasan obat dan makanan di Indonesia utamanya yang berkaitan dengan penegakan hukum, Badan POM bukan merupakan “single player” namun perlu dukungan & “networking” dari semua “stakes holder”.
Sehubungan dengan itu maka LPND BPOM sebagai “compentent authority” di bidang pengawasan obat dan makanan perlu secara terus menerus menggalang kerja sama dan komunikasi yang efektif dengan semua instansi terkait dalam rangkaian “Integrated Criminal Justice System”.
Oleh karena itu, pada tanggal 29 Desember 2005 Badan POM menyelenggarakan rapat lintas sektor untuk melakukan diskusi dengan tema “Meningkatkan sinergitas networking PPNS Badan POM RI dengan instansi terkait dalam rangkaian “Integrated Criminal Justice System” di bidang obat dan makanan”. Dengan tujuan adanya komunikasi yang efektif melalui pertukaran informasi dan isu aktual di lapangan, dan terselenggaranya langkah sinergis dalam rangka penegakan hukum di bidang obat dan makanan.
Rapat lintas sektor tersebut dipimpin oleh Kepala Badan POM sendiri dan dihadiri oleh Kepala Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia, Direktur Narkoba Kepolisian Daerah seluruh Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, Kepala Kantor Bea Cukai Denpasar, Medan, Batam, dan Entikong, Pejabat Badan POM Tingkat Pusat, dan beberapa Undangan Lintas Sektor Tingkat Pusat, diantaranya Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes POLRI, Ketua Muda Pidana Umum Makamah Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Kepala Biro Hukum dan Humas Kejasaan Agung RI, Direktur IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Mabes POLRI, Direktur P2 Ditjen Bea Cukai, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Kepala Bidang KORWAS PPNS Bareskrim Mabes POLRI, Kepala Unit I Direktorat IV Bareskrim Mabes POLRI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Jakarta Barat.

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana