Jakarta – Kepala BPOM Taruna Ikrar mengukuhkan Duta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) BPOM masa bakti 2026–2027 di Jakarta pada Kamis (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan agar aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya menjadi abdi negara, tetapi juga benteng perlindungan masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang tidak aman.
Taruna menegaskan, tugas setiap pegawai BPOM berkaitan erat dengan keselamatan lebih dari 290 juta jiwa penduduk Indonesia. Menurutnya, jaminan keamanan, khasiat, dan kualitas yang dikonsumsi masyarakat adalah prioritas utama pengabdian ASN di lingkungan BPOM.
"Kita sangat miris jika ada masyarakat, apalagi anak-anak, yang keracunan atau tidak mendapatkan obat yang efektif. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan produk yang beredar aman dan bermutu," ujar Taruna dalam sambutannya.
Selain aspek keamanan, Taruna juga menyoroti pentingnya keterjangkauan dan ketersediaan obat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia mengapresiasi peran Duta Korpri sebagai representasi profesionalisme ASN yang diharapkan mampu membangun budaya kerja berintegritas.
“Sebagai anggota Korpri dan sebagai pegawai BPOM, tugas kita itu selain sebagai abdi negara, tentu ada tugas tambahan, yaitu pelayanan, melayani, dan memberi dukungan kepada masyarakat luas,” ungkapnya.
Duta Korpri BPOM masa bakti 2026–2027 yang dikukuhkan hari ini yaitu Garit Bian Priangga Suprapto dan Ugih Sri Rahayu. Mereka telah memenuhi kriteria dan memiliki kompetensi untuk ditetapkan sebagai Duta Korpri. Garit dan Ugih menggantikan Rizky Hidayat dan Myra Vania Wisnuputri yang telah menyelesaikan masa tugas periode 2025–2026.
Bersamaan dengan pengukuhan tersebut, BPOM memberikan penghargaan kepada relawan program 'BPOM Mengajar'. Pada 2025, tercatat 10 pegawai menyelesaikan program ini, sementara untuk periode 2026, sebanyak 8 relawan tengah menjalankan tugas edukasi hingga Desember mendatang.
“Dengan pelaksanaan ‘BPOM Mengajar’, kita sudah menjalankan bukan hanya kewenangan, bukan hanya tanggung jawab dan kewajiban, tetapi juga menjalankan apa yang disebut haknya masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan obat dan makanan yang aman,” jelas Taruna.
Ketua Dewan Pengurus Korpri BPOM, Elin Herlina, turut mendampingi dalam pemberian penghargaan tersebut. Program edukasi ini dinilai sebagai perwujudan hak masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai produk obat dan makanan. (HM-Khairul)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
