Manajemen Training LPSE

25-10-2012 Umum Dilihat 2368 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Umum

Jakarta. Reformasi Birokrasi dalam proses pengadaan telah melahirkan sistem pengadaan yang disebut dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik ( SPSE) yang kemudian di kelola oleh masing-masing LPSE. LPSE diharapkan menjadi wadah dalam sistem pengadaan untuk mewujudkan pengadaan bebas korupsi dan pengadaan yang lebih kompetitif sehingga menghasilkan sebuah karya yang sempurna. Demi untuk mewujdkan tujuan tersebut LPSE Badan POM mengikuti kegiatan “Management Training LPSE” pada 22-24 Oktober bertempat di gedung Smesco Lt 18 Direktorat Procuremen LKPP yang di ikuti oleh seluruh anggota LPSE Badan POM.

Merupakan hal yang penting untuk memandirikan proses pengadaan secara elektronik. Demikian dikatakan oleh Direktur e-Procurement LKPP Ir.Ikak G. Patristomo, MSP pada pembukaan training. Dimulai dari sebuah pengadaan yang kredibel, akan menghasilkan sebuah karya yang kokoh, yang mampu bertahan ratusan tahun, dan memberikan sebesar-besarnya manfaat kepada masyarakat. Inilah alasan pemerintah, dalam hal ini LKPP, terus memperbaiki sistem pengadaan dalam pemerintahan.

Kemandirian LPSE dalam sebuah lembaga pemerintahan merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar. Terkait dengan urgensinya sebagai wadah untuk melakukan lelang, LPSE dituntut untuk menjalankan fungsinya dalam proses pengadaan. Dalam menjalankan fungsinya, LPSE dengan LKPP membuat perjanjian tingkat pelayanan (Service Level Agreement/SLA). SLA merupakan bentuk penilaian kelayakan pelaksanaan pelayanan. Setelah SLA disepakati, LPSE diwajibkan membuat SOP pelayanan sebagai acuan kerja tindak lanjut dari SLA. Acuan kerja yang dimaksud adalah acuan kerja baik terkait langsung dengan pelayanan atau pun tidak berkaitan langsung dengan pelayana n.

Standar Operating Prosedur (SOP) meliputi uji forensik, penggunaan SPSE, pelayanan training, pelayanan pengguna (Unit Layanan Pengadaan dan Penyedia), hubungan dengan LKPP (eskalasi), registrasi dan verifikasi (Penyedia), admin PPE dan admin Agency (Unit Layanan Pengadaan). SOP akan menjadi dasar terciptanya sistem kerja yang sehat dan profesional. Oleh sebab itu LPSE diharapkan dapat mengakomodir kekurangan dari SOP yang ada berdasarkan kajian dalam setiap LPSE. Dengan kriteria-kriteria dan standar SOP yang ada diharapkan pelayanan dalam LPSE meningkat dan dapat tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi dengan memenuhi standar pelayanan.

Penghargaan terhadap “Nasional e-Procurement” yang merupakan produk LKPP pada acara FutureGov Awards 2012 merupakan bukti keunggulan dan keseriusan LPSE dalam mengawal pengadaan barang/jasa pemerintah. Sangat disadari banyak kendala dan kekurangan dalam perkembangan pelayanan dan sistem. Oleh sebab itu LKPP selaku induk LPSE selalu memperbarui sistem agar sesuai dengan kriteria pengadaan yang bersih dan profesional dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. LPSE juga akan selalu memonitor pelayanan yang telah ada dan terus mengikuti standar perkembangan pelayanan dalam pengadaan.

LPSE BPOM RI merupakan awal dalam kebangkitan pengadaan yang bersih, prosefesional, sesuai dengan prinsip pengadaan dan peraturan pemerintah di lingkungan Badan POM RI. Mengingat urgensinya dalam hasil yang dicapai dan azaz manfaat, jelas LPSE tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Semua pihak diharapkan mendukung keberlangsungan LPSE, selain dari sisi kinerja namun juga berupa dukungan dalam setiap kegiatan LPSE. Tidak akan banyak berubah jika lingkungan tidak mendukung LPSE dan kegiatan LPSE. Hal ini terkait dengan capaian yang akan diberikan LPSE pada proses pendampingan pengadaan.

 

LPSE Badan POM

 

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana