Depok - Sekretaris Utama Badan POM, Elin Herlina membuka secara resmi Workshop Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Tim Teknologi Informasi Badan POM yang mengangkat tema “Meningkatkan Kompetensi ASN dalam Melaksanakan Belanja Negara pada Pengadaan Secara Elektronik yang Transparan dan Akuntabel”, Rabu (24/04) di Hotel Savero Depok. Acara yang dilaksanakan selama 2 hari ini dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknologi Informasi unit kerja di lingkungan Badan POM dan Balai Besar/Balai POM.
Dalam sambutannya, Sekretaris Utama menyampaikan bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi tidak berlaku. “Peraturan baru tersebut menjadi pedoman yang harus diketahui dan diterapkan oleh seluruh unit teknis di Badan POM dalam melakukan pengadaan barang dan jasa,” jelasnya.
Saat ini unit yang mengawal proses pengadaan barang dan jasa di Badan POM adalah LPSE yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik. Workshop ini diadakan LPSE untuk mensosialisasikan isi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tersebut dan meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.
Dalam workshop ini peserta diajak belajar tentang aplikasi SPSE terbaru versi 4.3 yang merupakan hasil penyesuaian dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Aplikasi terbaru ini memiliki interkoneksi dengan sistem perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset dan sistem informasi lain yang terkait dengan SPSE.
Elin Herlina berharap workshop ini dapat mencetak sumber daya manusia yang lebih kompeten terutama PPK dan mereka yang mengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan POM baik pusat maupun daerah dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel. (HM-Riska)
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
