Surabaya - Usai Lokakarya “Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Sinergisme dengan Mitra Kerja BPOM”, Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito memberikan edukasi kepada pemirsa melalui program "Gak Cumak Cangkru''an" di JTV Surabaya (12/03). Bersama narasumber lain yaitu Anggota VI BPK RI, Prof. Harry Azhar Azis, Anggota DPR RI Komisi XI, Indah Kurnia, Kabid Pengembangan Industri Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Timur, Saiful Jasan, talkshow kali ini membahas Pengawalan Daya Saing Produk UMKM Pangan di Era Global.
Kepala BPOM menyatakan komitmennya dalam mendukung daya saing produk UMKM. Beragam langkah strategis dilakukan diantaranya dengan pembinaan, bimbingan teknis, hingga pendampingan dari mulai tahap produksi sampai memperoleh nomor izin edar. Saat ini BPOM telah menjalin kemitraan bersama tujuh K/L lain berkontribusi dalam Program Terpadu Lintas Kementerian Lembaga dalam Pengembangan UMKM Berdaya Saing.
Lebih lanjut menurutnya pemerintah sangat mendukung pengembangan industri terutama UMKM, karena hampir 80% produk obat tradisional, kosmetik, dan pangan didominasi UMKM. Merupakan tugas BPOM untuk memastikan pengawasan agar produk yang dihasilkan memenuhi keamanan dan mutunya. Sehingga hal ini berdampak pada aspek kesehatan, daya saing, dan kesejahteraan. "Banyak yang sudah dilakukan, antara lain kita kenakan keringanan dengan subsidi biaya registrasi UMKM hanya 50%, membantu pengujian produk dan secara pro aktif melakukan jemput bola," jelas Kepala BPOM.
Sementara itu, Prof Harry Azhar Azis mengatakan kinerja BPOM nilainya terbaik yang dibuktikan dengan 4 kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu proses perizinan pun semakin cepat yaitu 15-30 hari, bahkan berdasarkan pengakuan UMKM yang sudah siap persyaratannya hanya 1 hari kerja untuk memperoleh izin edar. "Ini dapat memperluas, mempercepat, dan memperbesar daya saing produk UMKM ke depan," ucapnya.
Menurutnya BPOM sangat berperan dalam meningkatkan kesehatan nasional, karena masalah Obat dan Makanan berkaitan dengan kesehatan. Untuk itu pihaknya merekomendasikan perkuatan melalui unit penindakan. Dan ini sudah dilakukan dengan terbentuknya Deputi Bidang Penindakan. Tak hanya itu, BPOM juga terus bersinergi bersama lintas sektor di pusat maupun daerah hingga kabupaten/kota untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.
Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Komisi XI, Indah Kurnia mengatakan bahwa UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian bangsa dan sudah terbukti tahan banting saat terjadi krisis. Untuk itu harus menjadi fokus bersama. Produsen dan konsumen merupakan dua sisi yang harus mendapat perhatian. "Bagaimana memberikan literasi kesadaran kepada produsen untuk menghasilkan produk layak konsumsi. Dan literasi kesadaran kepada orang untuk mengonsumsi makanan bukan hanya enak dan murah tapi juga sehat," jelasnya.
Dengan pendaftaran online yang telah diterapkan BPOM, maka selama dokumen lengkap prosesnya akan cepat. Itu penting karena bagi UMKM perlu kepastian. Jika tidak ada izin akan menjadi objek pemeriksaan untuk mengamankan masyarakat dari produk yang membahayakan. "Saya sangat apresiasi terhadap BPOM karena berperan strategis sehingga harapannya dapat diberikan kewenangan dan anggaran lebih. Ini menjadi konsen bersama, yang penting UMKM terus difasilitasi, baik permodalan oleh K/L lain dan perizinan oleh BPOM," tutupnya.
Di Jawa Timur, sinergi pemberdayaan UMKM terus dilakukan bersama lintas sektor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memprogramkan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM baik produksi maupun legalitas perizinannya. Kabid Pengembangan Industri Perdagangan Disperindag Provinsi Jawa Timur Saiful Jasan mengatakan fasilitasi pembinaan dan standarisasi dilakukan untuk mendorong potensi UMKM di Jawa Timur. Pelaku UMKM pangan yang hadir terlihat antusias merespon baik kebijakan pemerintah untuk terus mengawal peningkatan daya saing produk nasional di era global. (HM-Fathan)
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
