Jakarta - Tak kenal lelah, telah 17 tahun BPOM mengabdi untuk negeri dan berkomitmen melindungi masyarakat dari obat dan pangan yang berisiko bagi kesehatan. Untuk memperingati 17 tahun kiprah kinerjanya, BPOM mengundang berbagai kementerian/lembaga (K/L), organisasi profesi, pelaku usaha, duta besar negara lain, organisasi masyarakat, dan media untuk hadir di Balai Kartini Rabu (28/02).
Hadir pada acara ini, Puan Maharani Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Puan Maharani menjelaskan bahwa pengawasan obat dan makanan bersifat sangat strategis dan berdampak langsung terhadap ketahanan nasional. “Kami mengucapkan selamat atas 17 tahun kiprah BPOM, semoga BPOM terus berkarya, tidak hanya dalam hal pengawasan produk obat dan pangan ilegal saja, namun juga untuk perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan daya saing produk Indonesia” ucap Puan memberikan selamat kepada BPOM.
BPOM memang terus berinovasi menjalankan tugasnya. Pada tahun 2018 ini, BPOM membentuk BPOM Command Centre, melakukan program pendampingan UMKM lintas sektor terpadu, dan E-Goverment sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan membaktikan diri untuk bangsa.
“BPOM menyadari tidak bisa menjalankan tugasnya sendirian. Untuk itu, sebagai apresiasi kepada seluruh elemen yang telah mendukung kiprah BPOM selama ini, BPOM memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berkontribusi nyata dalam pengawasan obat dan makanan. Apresiasi diberikan kepada pelaku usaha, UMKM, media dan jurnalis, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat”, ungkap Kepala BPOM, Penny K. Lukito. “Dengan penuh kebanggaan pula, BPOM memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada lima purnabakti Kepala BPOM yang telah berkontribusi membangun dan mengembangkan BPOM dari awal berdiri hingga saat ini”, lanjutnya.
Komitmen BPOM dalam meningkatkan kinerjanya juga dibuktikan dengan melakukan kerjasama lintas sektor. Pada HUT ke-17 ini, BPOM melakukan penandatangan MoU dengan beberapa pihak diantaranya, Kementerian Perindustrian, Badan Ekonomi Kreatif, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Bhayangkari, Ombudsman, Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Selain itu dilakukan penandatangan pakta integritas yang disaksikan langsung oleh Wakil Pimpinan KPK, Ibu Basaria Panjaitan. “Pakta integritas ini menunjukkan bahwa BPOM berkomitmen menolak segala bentuk gratifikasi, suap dan lain sebagainya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”, jelas Penny K. Lukito.
“Semoga BPOM semakin mandiri, kuat dan kompeten dalam melaksanakan tugas, melayani dan melindungi masyarakat yang kami perjuangkan bersama dalam pengabdian dan membangun bangsa”, ujar Kepala BPOM saat menutup sambutannya. (HM-Hendriq)
