Jakarta – Senin (07/05), BPOM mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2018 dengan mengangkat tema Sinkronisasi Perencanaan Antar Pemangku Kepentingan untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. “Munas BPOM RI ini bertujuan untuk sinkronisasi perencanaan antara BPOM RI dan Balai Besar/Balai POM, sekaligus sebagai ajang koordinasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah melalui sinkronisasi perencanaan dalam rancangan RKP dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 dengan melibatkan pemangku kepentingan”, demikian disampaikan Kepala BPOM, Penny K. Lukito, dalam sambutannya pada acara pembukaan Munas BPOM tahun 2018.
Munas yang diselenggarakan pada tanggal 7-9 Mei 2018 ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/ Lembaga terkait, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan dan lintas sektor lainnya. Hadir pada acara pembukaan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memberikan sambutan sekaligus meresmikan pembukaan Munas bersama dengan Kepala BPOM.
“Peran BPOM sangat penting sekali”, ujar Tjahjo Kumolo dalam sambutannya. “Saya yakin kita semua memiliki komitmen dan sinergi yang sama dalam pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan SDM kita. Melalui pelaksanaan Munas ini, saya berharap BPOM bersama Pemda akan menghasilkan penajaman kinerja yang lebih fokus dalam kerjasama peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan”, lanjut Tjahjo Kumolo.
BPOM sendiri telah menetapkan empat Arah Kebijakan BPOM RI Tahun 2019 sebagai dasar perencanaan BPOM RI Tahun 2019. Empat arah kebijakan tersebut adalah 1) penguatan kewenangan dan kapasitas BPOM RI untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan, 2) pengembangan, pembinaan, dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing, 3) peningkatan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, serta 4) penguatan penegakan hukum untuk kejahatan di bidang obat dan makanan.
Pada kesempatan Munas ini, BPOM meluncurkan Program Terpadu Lintas Kementerian/ Lembaga “Pengembangan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Berdaya Saing”. Program ini adalah hasil sinergisasi antara 8 K/L berupa dukungan, pendampingan dan fasillitasi kepada UMKM untuk mendorong peningkatan daya saing. Salah satu bukti bentuk dukungan adalah penyelenggaraan pameran produk-produk dari UMKM binaan BPOM.
Dalam Munas ini juga diselenggarakan talkshow mengenai pengembangan, pembinaan dan fasilitasi industri obat dan makanan dalam rangka peningkatan daya saing terutama UMKM yang menghadirkan narasumber dan penanggap dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementrian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta GAPMMI. (HM-Hendriq)
