Jakarta – Mengawali tahun 2021 Badan POM menggelar Rapat Konsolidasi Nasional (Rakonnas), Selasa (05/01). Rakonnas bertujuan untuk konsolidasi program dan kegiatan strategi serta upaya Badan POM dalam kewaspadaan pada penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan POM, pengawalan Badan POM pada keamanan, khasiat, dan mutu vaksin, refleksi kiprah Badan POM tahun 2020, serta harapan dan upaya peningkatan kiprah Badan POM di tahun 2021. Diselenggarakan secara luring di Aula Gedung C Badan POM dan juga daring, rakonnas diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon I dan II serta Kepala Balai Besar/Balai serta Kepala Kantor Badan POM di kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Saat ini vaksin COVID-19 merupakan fokus utama Badan POM. Masih belum berakhirnya pandemi COVID-19 dan terus melonjaknya angka positif COVID-19 membuat Badan POM harus bergerak super cepat dengan tetap memastikan keamanan, khasiat dan mutu Vaksin COVID-19. Pengawalan dilakukan Badan POM pada sepanjang rantai suplai vaksin yaitu sejak uji klinik, produksi, distribusi, hingga penggunaan di masyarakat.
“Kita bertanggung jawab memastikan setiap tahap proses mengikuti cara-cara yang baik (good practices/best practices) sehingga kita menggunakan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu, dan efektif melawan/mencegah COVID-19. Jajaran Badan POM harus memahami tugas penting ini dan mendukung penuh agar kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik,” jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam arahannya.
Dilaporkan oleh beberapa Kepala Balai Besar/Balai POM bahwa vaksin telah diterima di beberapa daerah di Indonesia. Kepala Badan POM mengintruksikan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia agar tetap mengawal vaksin COVID-19 sepanjang rantai distribusi. “Saya harapkan agar seluruh UPT untuk terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam meningkatkan kesiapsiagan terhadap titik kritis sepanjang rantai distribusi vaksin, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan vaksin dan melakukan pendampingan teknis penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), serta melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait pengawasan vaksin COVID-19,” harap Kepala Badan POM.
Tak hanya terkait vaksin, Kepala Badan POM juga menyelipkan pesan-pesan untuk menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang dan jabatan, maupun penyimpangan lain dalam arahannya. Upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan membangun sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Badan POM sendiri telah membangun Sistem Anti Korupsi yang berfokus pada aspek pencegahan, pembangunan sistem anti korupsi, pelaporan, penanganan.
Dalam rakonnas ini turut dilakukan penyerahan penghargaan kepada 1 Unit kerja pusat yang meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk 10 unit pusat dan daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada Unit Pusat maupun daerah yang memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan WBK/WBBM khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menutup arahannya, Kepala Badan POM menyoroti terkait banyaknya hoaks yang banyak beredar dan meminta setiap pegawai Badan POM fokus menyebarkan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat terutama terkait vaksin maupun vaksinasi COVID-19. “Saya minta seluruh jajaran Badan POM dapat bekerja lebih profesional dalam memberikan informasi, tidak hanya hoaks yang bertebaran tapi informasi Badan POM bisa lebih banyak lagi beredar. Terutama di berbagai media sosial, berita terkait vaksin dan vaksinasi, berita terkait Badan POM sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita juga harus berhati hati dalam memberikan informasi, harus bersinergi antara UPT dan pusat.” tutup Kepala Badan POM (HM-Bayu)
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
