Jakarta – Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir dan Ketua Umum Ikatan Alumni ITB Ridwan Djamaluddin hadir sebagai narasumber dalam forum Webinar Terbuka Ikatan Alumni ITB melalui zoom, Sabtu (16/01). Acara yang juga ditayangkan live melalui youtube ini mengambil tema “Ketahanan Kesehatan untuk Ketahanan Nasional” yang sedang hangat diikuti perkembangannya oleh masyarakat Indonesia.
Sebagai pembuka acara, Dina A. Hermanadi selaku moderator mengawali dengan menjelaskan peran dan tanggung jawab Badan POM dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam pengawasan dan peredaran obat dan makanan.
“Dalam kaitannya dengan pandemi ini, tentunya memberikan satu momentum bagi Badan POM dan seluruh bangsa untuk memberikan kontribusi yang lebih nyata dan lebih besar terhadap ketahanan kesehatan dalam rangka ketahanan nasional,” ungkap Dina mengawali acara.
Kepala Badan POM memanfaatkan forum ini dengan mengklarifikasi berbagai isu yang harus segera direspon dengan informasi yang benar. “Kami menyampaikan terima kasih atas segala concern dan dukungan terhadap pentingnya sebuah Otoritas Obat dan Makanan yang mandiri,” ungkap Kepala Badan POM. “Selama 5 tahun saya menjabat sebagai Kepala Badan POM, terdapat aspek-aspek yang betul-betul kami perjuangkan yaitu kemandirian, kredibilitas, profesionalisme, dan kompetensi Badan POM, tidak hanya di forum nasional tetapi juga di forum internasional,” tegasnya.
Dalam presentasinya, Kepala Badan POM menjelaskan aspek kemandirian dan kredibilitas Badan POM di mata dunia. Fungsi Badan POM dalam pengawalan keamanan, khasiat dan mutu vaksin telah dinilai oleh World Health Organization/WHO sebagai regulator yang memiliki fungsi yang baik berdasarkan hasil assessment yang dilakukan periodik 5 tahunan sejak tahun 2005.
“Berdasarkan hasil WHO benchmarking assessment terakhir pada 2018, level maturitas kinerja Badan POM sudah diakui oleh WHO dengan level maturitas 3/4 untuk 9 fungsi pengawasan vaksin sehingga Badan POM saat ini menjadi kandidat regulator yang dapat dijadikan referensi untuk regulator obat dan vaksin negara lain,” tegas Kepala Badan POM menanggapi masyarakat yang mempertanyakan kredibilitas Badan POM.
Kepala Badan POM juga menjelaskan Pengawalan Badan POM terhadap Keamanan, Khasiat, dan mutu vaksin COVID-19 di Indonesia, dan saat ini Badan POM menjadi sorotan serta benchmarking negara lain.
“Oleh karena itu tantangan dalam melakukan pengawasan semakin berat karena bukan hanya berhadapan dengan masyarakat yang mengandalkan Badan POM untuk menjamin produk yang beredar di Indonesia, namun juga tantangan global terkait kualitas evaluasi yang dihasilkan oleh Badan POM. Terlebih pada masa pandemi ini, semua pihak sedang menunggu tersedianya obat dan vaksin yang memiliki bukti kuat terkait efikasi/khasiat dan mutunya,” ungkap Kepala Badan POM.
Berbagai pengawalan yang dilakukan Badan POM terhadap vaksin COVID-19 di Indonesia yaitu peran Badan POM dalam mendukung akses dan ketersediaan vaksin, persetujuan penggunaan dalam kondisi darurat (Emergency Use Authorization/EUA), percepatan proses evaluasi melalui rolling submission, proses evaluasi vaksin, data khasiat dan keamanan vaksin Coronavac, pengawalan distribusi vaksin, pengawasan mutu dan keamanan vaksin, pengembangan vaksin Merah Putih dan pembelajaran.
Honesti Basyir Direktur Utama PT Bio Farma memaparkan materi tentang “Vaksin untuk Indonesia”. Honesti menjelaskan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak harus mampu menyusun strategi dalam kondisi darurat. Jika hanya menjalani seperti keadaan normal, maka Indonesia akan tertinggal.
“Dalam kondisi pandemi ini, terbentuk suatu kolaborasi yang luar biasa baik dari industri maupun dari pemerintah dengan diplomasi yang baik, dan juga dukungan dari regulator dan masyarakat luas,” jelasnya.
Kepala Badan POM menekankan pembelajaran selama proses uji klinik dan pandemi yang dihadapi oleh seluruh bangsa. Pertama, dalam aspek pengembangan vaksin yaitu SDM dan kualitas penelitian uji klinik masih harus dikembangkan kembali untuk dapat menghasilkan data uji klinik vaksin yang valid dan tepat waktu. Kedua, Persiapan sarana dan prasana dari lembaga penelitian harus dilengkapi di Indonesia. Ketiga, kesiapan dari industri farmasi yang akan bermitra dengan lembaga penelitian yang harus ditingkatkan. (HM-Devi)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
