Bandung - Kinerja pengawasan obat dan makanan tidak terlepas dari pelayanan publik yang dilakukan oleh BPOM kepada masyarakat juga pelaku usaha. Pelayanan publik mempunyai peran strategis dalam pertumbuhan sektor ekonomi obat dan makanan di Indonesia. Halam hal ini BPOM berupaya terus menerus melakukan perbaikan dalam bentuk deregulasi dan simplifikasi bisnis proses serta pemanfaatan teknologi terkini, tanpa menurunkan pemenuhan terhadap standar keamanan, khasiat dan mutu Obat dan Makanan.
Upaya perbaikan ini perlu disosialisasikan agar pelaku usaha mengetahui perubahan pelayanan publik yang sudah dilakukan. Untuk itulah pada hari ini Selasa (30/10), BPOM mengadakan sebuah lokakarya yang mengundang elemen masyarakat dan pelaku usaha. Forum lokakarya dengan tema "Efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergisme dengan pelaku usaha" ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPOM, Penny K. Lukito, didampingi oleh para undangan, dengan melakukan pemukulan gong.
Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh BPOM dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik serta menjaring masukan-masukan dari pelaku usaha serta stakeholder lainnya untuk membangun sistem pelayanan publik Badan POM menjadi lebih baik.
"Terimakasih kepada BPK yang telah memberikan Opini WTP kepada BPOM untuk yang ke 4 secara berturut turut, hal ini menjadi penyemangat kami untuk terus mengelola keuangan dan kinerja secara efektif, efisien dan akuntabel," ucap Kepala BPOM. "Kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat." lanjutnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, H. Iwa Karniwa, menyambut gembira kegiatan ini. Dalam sambutannya beliau menjelaskan bahwa provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah industri yang terbesar di Indonesia. "Mengingat jumlahnya yang cukup besar, Bandung menjadi kota yang tepat untuk diadakannya kegiatan ini". Semoga dalam kegiatan ini dapat tercipta sinergi baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, produsen, serta seluruh masyarakat dalam mewujudkan Nawa Cita yang lebih baik." imbuhnya.
Sama seperti Sekretaris Daerah Jawa Barat, Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa, mengungkapkan bahwa instansi BPOM dan pelaku usaha harus bersinergi untuk menjamin peredaran produk yang bermutu, aman dan bermanfaat untuk masyarakat. "Hal ini dibutuhkan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus oleh pemerintah pusat dan lintas sektor terkait. Kami mengharapkan dengan adanya lokakarya ini dapat memperkaya pemahaman kita atas permasalahan-permasalahan dalam pengawasan obat dan makanan yang terjadi di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan produksi dan registrasi, serta dalam peredarannya," jelas Dori dalam sambutannya.
"Melalui lokakarya ini kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik yang sedang dikembangkan dan disempurnakan secara berkesinambungan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pelaku usaha." tutup Penny K.Lukito. HM-Grace
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
