Peningkatan Kompetensi dalam Evaluasi dan Percepatan Reformasi Birokrasi BPOM

21-06-2012 Umum Dilihat 2299 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Umum
<!-- Workshop Evaluasi dan Percepatan Reformasi Birokrasi BPOM RI -->

Dalam Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan peningkatan transparansi, efisiensi dan efektifitas, serta akuntabilitas kegiatan, merupakan tuntutan masyarakat. Sebagai organisasi yang dibentuk untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, tuntutan masyarakat terhadap kinerja Badan POM RI dari waktu ke waktu menjadi semakin besar.

Sebagai institusi publik, Badan POM RI sangat setuju dan berkomitmen bahwa mutu birokrasi harus senantiasa diperbaiki. Komitmen tersebut merupakan upaya untuk menciptakan clean goverment dan good governance melalui pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut berbagai aspek/area. Tidak salah jika dikemukakan bahwa agar terbentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen, kompetensi, dan konsistensi semua pihak yang berperan.

Badan POM RI telah menunjukkan komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai kebijakan Nasional yang diawali dengan penyerahan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Badan POM RI kepada Kementerian PAN dan RB pada tahun 2009, dan proses perbaikan tersebut terus berjalan hingga saat ini. Dalam rangka penyamaan persepsi dan langkah seluruh jajaran yang ada di Badan POM RI menuju birokrasi yang lebih melayani, maka dilaksanakan Workshop Reformasi Birokrasi.

Untuk tahun 2012, Workshop Evaluasi dan Percepatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI, diselenggarakan pada tanggal 18-20 Juni 2012 di Hotel Park Jakarta Timur dengan tema �Percepatan Reformasi Birokrasi melalui Perubahan Pola Pikir dan Perilaku SDM Aparatur Badan POM RI yang bersih dari KKN�. Acara ini di hadiri oleh pimpinan unit kerja Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM dari seluruh Indonesia, Tim Reformasi Birokrasi Badan POM RI, serta Agent of Change di lingkungan Badan POM RI.

Tujuan Workshop Percepatan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah p enyamaan mind set R eformasi B irokrasi dan budaya kerja dalam rangka mewujudkan p enyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta p eningkatan komitmen dan peran seluruh unit kerja dan elemen yang ada di lingkungan Badan POM untuk melaksanakan R eformasi B irokrasi secara konsisten.

Untuk mendapatkan gambaran guna menyusun rencana aksi percepatan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, kami mengundang narasumber lintas sektor dengan materi yang disampaikan sebagai berikut :

  1. Kementerian PAN dan RB, disampaikan oleh Bpk. DR. Ismail Mohamad, MBA., selaku Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, dengan materi yang disampaikan yaitu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Brokrasi (PMPRB).
  2. Narasumber dari Kementerian Pertanian, disampaikan oleh Bpk. Ir. R. Azis Hidajat, MM., selaku Inspektur Jenderal, dengan materi yang disampaikan tentang Inovasi Pencegahan KKN melalui penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
  3. Kementerian Luar Negeri, disampaikan oleh Bpk. Ibnu Wahyutomo, SH, LLM., selaku Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, dengan materi yang disampaikan tentang Penataan dan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi.
  4. Kementerian Pekerjaan Umum, disampaikan oleh Bpk. Ir. Asep Arofah P, MM, MT., selaku Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, dengan materi yang disampaikan tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
  5. Narasumber dari ESQ Management, disampaikan oleh Bpk. Legisan Sugimin.

Dalam rangka m enyusun rencana aksi percepatan Reformasi Birokrasi Badan POM RI untuk menciptakan clean government dan good governance melalui pembaharuan dan perubahan mendasar dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah dilakukan diskusi kelompok oleh peserta workshop dengan materi sebagai berikut :

  1. Kelompok 1 membahas materi diskusi tentang Rencana Aksi Perwujudan WBK di Badan POM RI.
  2. Kelompok 2 membahas materi diskusi tentang Road map Program Perubahan Perilaku Menuju SDM A paratur yang Berorientasi Pelayanan, Mempunyai Integritas Tinggi, Berkomitmen, Disiplin, Kerjasama , d an Profesional .
  3. Kelompok 3 membahas materi diskusi tentang Penyusunan K onsep Sasaran Kinerja Pegawai Badan POM RI.
  4. Kelompok 4 membahas materi diskusi tentang Rencana P ercepatan dan PMPRB Unit Kerja di Lingkungan Badan POM .

Hasil diskusi Kelompok 1, 2, dan 3 yaitu tersusunnya rencana aksi yang mengerucut pada perwujudan WBK yang mengacu pada Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta PermenPAN dan RB Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK, dengan langkah antara lain melakukan penyusunan tools WBK, melakukan self assessment WBK, menentukan Satker sebagai pilot project pengembangan WBK, implementasi SPIP, penyusunan program pengendalian gratifikasi, menyempurnakan standar pelayanan publik, dan penyusunan sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Dalam perwujudan WBK tersebut juga didukung rencana aksi perubahan perilaku SDM Aparatur yang berorientasi pelayanan, berintegritas tinggi, berkomitmen, disiplin, kerjasama, dan profesional, serta rencana aksi penyusunan sasaran kerja pegawai. Hasil diskusi kelompok 4 adalah PMPRB di Badan POM RI dengan mengacu PermenPAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang PMPRB serta PermenPAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB secara on line.

�

Biro Umum

�

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana