Pada tanggal 26 Januari 2011 bertempat di Hotel Horison Bekasi telah di lakukan peresmian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Badan POM Oleh Kepala Badan POM RI, Ibu Dra. Kustantinah, Apt, MAppSc dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bpk Ir. Agus Rahardjo, MSM serta Sekretaris Utama Badan POM RI Ibu dr. M. Hayatie Amal, MPH, yang disaksikan oleh Kepala Balai Besar/Balai POM dan pejabat struktural serta PPK, Panitia dan tim LPSE Badan POM RI
Saat ini LPSE Badan POM sudah dapat beroperasi penuh dalam melayani pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan POM, langkah awal yang akan di lakukan adalah menjaring vendor dari berbagai bidang kompetensi penyedia barang/Jasa
Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) berkembang seiring dengan amanat pemerintah membentuk Dewan TIK Nasional (DeTIKas) dimana salah satu dari 7 flagship DeTIKNas adalah e-precurement, yang pada saat itu penanggung jawab-nya adalah Bappenas. Bermula dari ide tersebut berkembang saat ini menjadi Sistem Pelayanan Secara elektronik (SPSE) yang di kembangkan oleh LKPP di bawah Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
Badan POM mengambil inisiatif positif dengan mulai membangun LPSE sendiri, dengan mulai mengirimkan dan melatih tim LPSE yang beranggotakan 12 Orang ke LKPP Selama 5 hari mulai tanggal 4 s.d 8 November 2010, tim di berikan paparan dan informasi terkait LPSE dan SPSE yang terdiri dari Koordinator, Verifikator, helpdesk, dan administrator.
Berbekal pengalaman pelatihan tersebut, tim LPSE Badan POM bekerja sama dengan tim dari LKPP mengundang PPK dan Panitia di Badan POM Pusat dan Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia untuk menghadiri workshop LPSE Badan POM yang pertama pada tanggal 29 November s.d 1 Desember 2010. Dalam kesempatan tersebut peserta di berikan paparan dan informasi terkait alur dan pengenalan sistem serta simulasi langsung menggunakan SPSE.
Dalam kesempatan lain yaitu workshop dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi tanggal 19 s.d 21 Desember 2010 LPSE juga menjadi salah satu kunci atau solusi dalam hal transparasi, akuntabilitas dan efisiensi.
