Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran lengkap Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga pejabat eselon I, pada taklimat di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (8/4/2026). Pertemuan ini diadakan sebagai upaya menyatukan arah kebijakan strategis nasional di tengah dinamika global yang kian kompleks.
Dalam taklimat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap memprioritaskan perlindungan rakyat, salah satunya melalui kebijakan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi mayoritas masyarakat. “BBM yang bersubsidi akan kita pertahankan untuk rakyat kecil dan rakyat miskin. Kita akan pertahankan untuk 80% rakyat kita,” ujar Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga mendorong efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dengan menargetkan penurunan biaya sekitar Rp2 juta pada 2026, meski di tengah tekanan kenaikan harga avtur global. Upaya efisiensi dilakukan, antara lain, melalui rencana pembentukan perusahaan patungan antara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines, serta pengajuan terminal khusus haji di Arab Saudi.
Di sektor energi, Presiden menekankan pentingnya ketahanan nasional melalui diversifikasi sumber energi dan penguatan kerja sama internasional. Ia juga menilai krisis global sebagai peluang untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan berbasis sumber daya dalam negeri. “Krisis dunia ini bagi saya adalah peluang untuk mempercepat langkah kita. Energi kita harus terbarukan,” katanya.
Presiden turut mengingatkan ancaman baru di era digital, khususnya penyebaran hoaks dan manipulasi berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang dinilai dapat mengganggu stabilitas negara. “Mungkin 100 orang, 1.000 orang bisa bikin heboh. Ini namanya echo chamber,” ujarnya.
Dalam konteks geopolitik, Prabowo menegaskan posisi strategis Indonesia sebagai jalur utama perdagangan dan energi dunia. Ia menyebut sekitar 70% kebutuhan energi dan perdagangan Asia Timur melintasi perairan Indonesia sehingga stabilitas nasional menjadi kunci penting. “Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia?” ucapnya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo ikut menegaskan bahwa pelibatan hingga level eselon I bertujuan memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara utuh. “Menteri dan lembaga negara tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan eselon satu dan jajaran di bawahnya,” ujarnya.
Di tengah berbagai agenda strategis tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal implementasi kebijakan, khususnya yang berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat.
“Pesan Presiden sangat jelas, tidak boleh ada gap antara kebijakan dan pelaksanaan. Semua harus satu frekuensi, satu arah, dan bergerak cepat,” tegasnya
Kepala BPOM menilai, peran BPOM semakin krusial di tengah tantangan global, mulai dari peredaran produk ilegal hingga ancaman terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat. “Kalau kita bicara ketahanan bangsa, kesehatan masyarakat dan keamanan pangan adalah fondasi utama,” ujarnya.
BPOM akan memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna memastikan pengawasan berjalan efektif hingga ke tingkat distribusi. “Koordinasi itu harus konkret di lapangan, mulai dari pengawasan distribusi, penindakan produk ilegal, sampai edukasi publik,” tegas Taruna Ikrar.
Taruna Ikrar menekankan pentingnya adaptasi dalam menghadapi perubahan global yang cepat. “BPOM harus adaptif. Kita tidak bisa bekerja dengan pola lama di tengah perubahan global yang sangat cepat,” ujar Taruna.
Pertemuan tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memastikan seluruh kebijakan strategis pemerintah, mulai dari subsidi energi, ketahanan pangan dan energi, hingga transformasi layanan publik, dapat berjalan efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini, BPOM menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam perlindungan publik melalui pengawasan obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing, sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional. (HM-Syale)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
