Predikat WTP, Tak Buat Kami Terlena

22-06-2012 Umum Dilihat 1957 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Umum

Demikian disampaikan Kepala Badan POM, Dra. Lucky S. Slamet, M.Sc dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan POM RI Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Kamis 21 Juni 2012 di Aula Gedung C Badan POM.

Disaksikan oleh jajaran pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan, pejabat Eselon I BPKP, pejabat Eselon I dan II Badan POM, Kepala Balai Besar/Balai POM dan undangan lainnya, Abdul Latif Auditor Utama Keuangan Negara VI menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan POM RI Tahun Anggaran 2011 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Kepala Badan POM.

Selama 5 tahun terakhir (tahun 2007-2011) opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Badan POM menunjukkan kemajuan yang signifikan, opini Laporan Keuangan Badan POM Tahun 2007, 2008 dan 2009 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) dan selanjutnya tahun 2010 meningkat dengan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas. Dan Laporan Keuangan Badan POM Tahun 2011 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut menandai bahwa laporan keuangan Badan POM disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Namun, opini BPK tersebut tidak menjamin Badan POM telah bebas dari korupsi. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan Program Reformasi Birokrasi, Badan POM membangun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, disamping juga untuk meningkatkan pelayanan publik di dalamnya.

Kepala Badan POM mengajak seluruh jajaran Badan POM terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensip, pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil serta continuous improvement termasuk pengendalian pengelolaan keuangan.

 

Biro Hukmas

 

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana