Profil Balai Besar POM di Banjarmasin

17-11-2009 Umum Dilihat 6932 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Umum

I. GAMBARAN UMUM BALAI BESAR POM BANJARMASIN

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Non Departemen (LNPD) yang bertanggungjawab kepada Presiden.
Selanjutnya sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.05018/SK/KBPOM tanggal 17 Mei 2001, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Banjarmasin ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan lingkup kewenangan dan wilayah kerja se- Provinsi Kalimantan Selatan.
Berdasar Surat Persetujuan Menpan No. B/1788/M.PAN/9/2004 tanggal 6 September 2004 dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.HK.00.05.21.4232 tanggal 27 September 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Balai POM di Banjarmasin ditingkatkan eselonisasinya dari eselon III a menjadi II b, dari Balai POM menjadi Balai Besar POM (BBPOM). Hal ini sejalan dengan tuntutan dan ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat, serta upaya-upaya yang secara signifikan telah dilaksanakan dalam meningkatkan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

VISI DAN MISI

Visi dan misi Balai Besar POM di Banjarmasin mengacu pada Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI , yaitu:


(Peraturan Ka BADAN POM RI No : HK.00.05.21.1662 , 04 April 2008
tentang PERNYATAAN VISI DAN MISI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN)

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Besar POM di Banjarmasin adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan yang merupakan satu-satunya institusi di Kalimantan Selatan yang berwenang melakukan pengawasan di bidang Obat dan Makanan, sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

  • UPT Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Pengawasan Produk Terapetik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
  • Dalam melaksanakan tugasnya UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi :
      Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
    1. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu Produk Terapetik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen, Pangan dan Bahan Berbahaya;
    2. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
    3. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
    4. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
    5. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
    6. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
    7. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
    8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
    9. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.
GRAND STRATEGY

Grand Strategi Badan POM terdiri dari Empat Pilar, yaitu:

BUDAYA ORGANISASI

Untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien, budaya organisasi Balai POM dikembangkan dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut:

II. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN EKSTERNAL

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak antara :

114 19’ 13” – 116 33’ 28” Bujur Timur dan 1 21’ 49” – 4 10’ 14” Lintang Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur adalah Selat Makasar, sebelah selatan adalah Laut Jawa dan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Tanah di wilayah Kalimantan Selatan sebagian besar berupa hutan dengan rincian hutan lebat (780.319 ha), hutan belukar (377.774 ha), hutan rawa (90.060 ha) dan tanah berupa semak/alang-alang (870.314 ha), yang berdasarkan penggunaan lahan terdiri dari persawahan (413.107 ha), perkebunan (437.037 ha) dan perkampungan (57.903 ha).

Data Umum Wilayah Kerja

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah 37.530,52 km2 yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 daerah (11 Kabupaten dan 2 Kota) meliputi 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan, yaitu :

Kota Banjarmasin = 0.072,67 Km2
Kota Banjarbaru = 0.328,83 Km2
Kabupaten Banjar = 4.710,97 Km2
Kabupaten Tapin = 2.174,95 Km2
Kabupaten Tanah Laut (TALA) = 3.729,30 Km2
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) = 1.804,94 Km2
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) = 1.472,00 Km2
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) = 0.951,25 Km2
Kabupaten Tabalong = 3.599,95 Km2
Kabupaten Balangan = 1.819,75 Km2
Kabupaten Tanah Bumbu = 5.066,96 Km2
Kabupaten Barito Kuala (BATOLA) = 2.376,22 Km2
Kabupaten Kotabaru = 9.422,73 Km2


Pembagian wilayah Kabupaten/Kota tersebut dapat dilihat pada peta Provinsi Kalimantan Selatan berikut ini dan di lampiran pada Gambar 1a.

Pola transportasi ke wilayah kerja, jarak tempuh, lama perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja dapat dilihat dalam Tabel 1a pada Lampiran.


Gambar 1a. Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Dapat disimpulkan bahwa transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Data Kependudukan

Mengacu pada Data Kependudukan Badan Pusat Statistik Tahun 2007, populasi penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 3.250.100 jiwa, dengan perbandingan jenis kelamin 1.625.837 jiwa Laki-laki (50,02%) dan 1.614.263 jiwa Perempuan (49,98%). Data sebaran Penduduk di 13 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini.


Grafik 1. Data Sebaran Penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan 2007

Sumber Daya Manusia

Data pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin per 31 Desember 2008 berjumlah 80 (delapan puluh) orang. Berikut ini Grafik 3a, menggambarkan proporsi pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin berdasarkan jenis pendidikan.

Jumlah SDM berdasar umur pegawai dan golongan, berdasar pendidikan dan unit kerja dan berdasar pangkat dan unit kerjanya dapat dilihat secara rinci dalam lampiran pada tabel 3a, 3b dan 3c.

Penggolongan pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin berdasarkan pendidikan dan unit kerja tergambar pada Grafik 3a dan 3b di bawah ini:

Grafik 3a. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan


Grafik 3b. Jumlah Pegawai menurut Unit Kerja

Struktur Organisasi tahun 2009

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana