Jakarta — BPOM kembali membuktikan komitmen integritas dan akuntabilitas tata kelola kelembagaan dengan meraih penghargaan Anugerah Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu). Penghargaan bergengsi tahunan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani kepada Plt. Sekretaris Utama BPOM Irwansyah dalam seremoni penganugerahan di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
BPOM sukses menyabet Juara 1 penghargaan Reksa Bandha untuk Kategori Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) pada Kelompok II, yakni klasifikasi kementerian/lembaga (K/L) dengan rentang kepemilikan 11 hingga 100 satuan kerja (satker). Berbekal pengelolaan di 86 satker yang tersebar dari pusat hingga unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh pelosok Indonesia, BPOM dinilai unggul dalam memenuhi indikator ketepatan waktu pelaporan, kesesuaian data mutasi dan saldo aset terhadap Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), serta keandalan penatausahaan BMN yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani menegaskan bahwa pengelolaan aset negara yang akuntabel merupakan fondasi penting dalam menopang ketahanan fiskal dan pelayanan publik. "Anugerah Reksa Bandha adalah bentuk apresiasi sekaligus pengingat bahwa aset negara bukan sekadar deretan angka pembukuan, melainkan amanah rakyat yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. BPOM telah menunjukkan kepatuhan luar biasa dalam menjaga presisi data aset di puluhan satuan kerjanya," ujarnya di hadapan para pimpinan instansi yang hadir.
Tata kelola BMN yang solid di lingkungan BPOM tidak berdiri sendiri sebagai pencapaian administratif semata, melainkan menjadi pilar penopang utama pelaksanaan mandat perlindungan kesehatan masyarakat. Fasilitas laboratorium pengujian berteknologi tinggi, kantor pelayanan, armada operasional, hingga sarana pengawasan peredaran obat dan makanan di 86 satker terawat dan termanfaatkan secara optimal berkat sistem penatausahaan aset yang akurat. Hal ini memastikan setiap rupiah aset negara bekerja langsung mengawal keamanan, khasiat, dan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat luas.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan apresiasi tersebut menjadi suntikan semangat bagi seluruh jajaran untuk memperkuat dedikasi pelayanan. "Bagi kami di BPOM, setiap jengkal fasilitas dan sarana kerja yang tercatat sebagai barang milik negara bermuara pada satu tujuan luhur, yakni melindungi masyarakat dari ancaman obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan,” tegasnya.
Pelaporan BMN yang tertib, transparan, dan presisi di 86 satker BPOM merupakan bentuk pertanggungjawaban moral bahwa seluruh infrastruktur negara siap siaga beroperasi mengawal kesehatan rakyat Indonesia. Penganugerahan Reksa Bandha tahun 2026 ini kian mengukuhkan keselarasan antara reformasi birokrasi, tata kelola keuangan yang bersih, serta ketangguhan BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (HM-Syale)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
