Jakarta - Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi Teknis tentang Kerja Sama Rumah Sakit dan Farmasi di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Soedirman, Selasa (7/10/2025). Rakor dipimpin oleh oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin, diikuti oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Pertahanan RI Donny Ermawan, Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tandyo Budi Revita, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Tri Budi Utomo, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (WAKASAD) Muhammad Saleh Mustafa, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (WAKASAL) Erwin S. Aldedharma, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (WAKASAU) Tedi Rizalihadi S., M.M.
Turut hadir dalam rapat tersebut, yaitu Kepala Badan Logistik Pertahanan (Baloghan) Yusuf Jauhari, Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan (Baharwathan) Supo Dwi Antara, Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat Bima Wisnu Nugraha, Kepala RSPPN Soedirman dr. Markus Wibowo, dan Kepala Pusat Rehabilitasi Kemhan dr. Daniel Lumadyo Wartoadi. Hadir juga 2 direktur Badan Usaha Milik Negara, yaitu Direktur Utama ASABRI Jeffry Haryadi P. Manullang dan Direktur Utama Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota.
“BPOM memberikan dukungan maksimal terkait sertifikasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 435-439. Untuk pelayanan dan distribusi, standardisasi kefarmasian ditugaskan ke BPOM. Oleh karena itu, sertifikasi seperti clinical trial, nomor izin edar, hingga good manufacturing practices (GMP) ada di BPOM,” ungkap Taruna Ikrar.
Taruna Ikrar mengatakan jika ada rencana industri farmasi yang ada di TNI akan dipadukan, BPOM dapat membantu percepatan sertifikasinya. Namun, proses sertifikasi ini tetap menganut standar yang rigid atau sesuai standar internasional. BPOM juga berkomitmen akan mendampingi setiap proses pemenuhan persyaratan hingga industri farmasi TNI mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik.
Taruna Ikrar juga menegaskan bahwa selain sertifikasi, BPOM juga turut berperan dalam mendampingi pelayanan di rumah sakit. PEndampingan juga dapat dilakukan BPOM dalam pengembangan penelitian, distribusi obat, dan pengembangan sumber daya bahan alam atau ‘traditional medicine” asal indonesia.
“Sesuai tupoksi kami, baik di rumah sakit, fasilitas kesehatan dan apotek itu BPOM mengawal betul agar mendapat citra dan reputasi yang bagus. Dalam hal pengembangan penelitian, fasilitas pelayanan di dunia utamanya memiliki pusat pelayanan, pendidikan, dan penelitian. BPOM ikut mendukung dalam hal penelitian berbasis evidence base menjadi rumah sakit yang unggul,” tandasnya.
RSPPN Soedirman merupakan perluasan dan pergantian nama dari RS dr. Suyoto (akreditasi Paripurna KARS tahun 2022) yang melayani kebutuhan medis dan kesehatan anggota militer, veteran, serta masyarakat umum. RSPPN diresmikan pada 19 Februari 2024 dan pada 28 Februari 2024 telah ditetapkan menjadi Kelas A sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (atas nama Menteri Kesehatan) tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Kami meyakini rumah sakit ini punya dokter yang tangguh, spesialis yang bagus, alat kesehatan yang modern dan perawatan yang maksimal. Jadi kami siap untuk melangkah ke skala yang lebih besar sekaligus menjadi distributor farmasi yang lebih besar menjangkau ke seluruh indonesia,” ujar Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Rumah sakit militer terbesar di Indonesia ini memiliki fasilitas ruang rawat inap sebanyak 1.000 tempat tidur dan 11 Ruang Operasi. RSPPN juga memiliki ruang intensive care unit (ICU), intensive cardiology care unit (ICCU), respiratory intensive care unit (RICU), pediatric intensive care unit (PICU), dan neonatal intensive care unit (NICU) sebanyak 90 tempat tidur, serta instalasi gawat darurat dengan kapasitas 55 tempat tidur.
“Ke depan, saya berharap RSPPN Soedirman ini dapat menjadi Indonesian traditional medicine center, tentunya dengan strategi yang telah disusun oleh rumah sakit dan dipadukan dengan riset yang dilakukan antara BPOM, Kemenkes, dan Kemenhan, demi ketahanan obat, pertahanan nasional dan mengurangi ketergantungan atas bahan baku obat yang kerap impor dari luar negeri,” harap Taruna Ikrar.
Beberapa waktu lalu, BPOM telah melakukan optimalisasi kerja sama lintas kementerian/lembaga untuk mendukung strategi transformasi pemerintah di bidang kesehatan dan farmasi. Kerja sama ini dituangkan melalui penandatangan Memori Kesepakatan dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan dalam rangka mendukung strategi transformasi pemerintah di bidang Kesehatan dan Farmasi pada 22 Juli 2025.
Kesepakatan tersebut mencakup bidang kesehatan, yaitu (1) Kerja sama antara rumah sakit dalam negeri dan luar negeri; (2) Kerja sama antara rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan/TNI dan rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan (3) Pembangunan rumah sakit Kementerian Kesehatan di daerah rawan gangguan keamanan. Sedangkan di bidang farmasi meliputi (1) Dukungan penyediaan obat-obatan yang berkualitas dan murah bagi masyarakat; dan (2) Dukungan Pusat Farmasi Pertahanan Negara untuk produksi obat-obatan yang berkualitas dan murah, dengan dilengkapi ketentuan sertifikasi dan izin edar dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (HM-Rizky)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
