Bogor — Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC) pada Senin (2/2/2026). Rakornas ini menjadi forum strategis penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana tema kegiatan yang diusung, yaitu “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri atas jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian/lembaga, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri), serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dari seluruh Indonesia. Fokus pembahasan meliputi beberapa topik, yaitu strategi ekonomi, investasi, dan energi; program kerakyatan; serta penguatan pengawasan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan yang transparan dan berkelanjutan.
Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan lompatan pembangunan nasional. Presiden menekankan bahwa keberhasilan program prioritas tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan di tingkat pusat, tetapi sangat bergantung pada kesamaan gerak, disiplin pelaksanaan, serta tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan hingga ke daerah.
Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Untuk itu, seluruh unsur pemerintahan dituntut bekerja secara solid, tidak terfragmentasi oleh kepentingan sektoral, serta berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan keadaan harmonis. Mereka berharap pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan untuk kepentingan segelintir orang,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa peran aparatur pemerintah tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. “Karena itu, adanya kita adalah untuk berbakti dan mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang mudah diucapkan, tetapi harus dibuktikan,” tegas Presiden.
Dalam arahannya, Presiden juga menyoroti pentingnya ketahanan nasional melalui penguatan swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan program prioritas. Salah satu yang ditekankan adalah mengenai pelaksanaan program prioritas Makan Bergizi Gratis MBG), yang menuntut perlunya pengawalan bersama antar lintas sektor yang dilakukan secara konsisten, terukur, dan bertanggung jawab.
Kehadiran Kepala BPOM dalam Rakornas ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung kebijakan dan program prioritas yang diusung oleh Presiden. Sesuai tugas dan fungsinya, dukungan BPOM secara khusus dalam hal penguatan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan. Di kesempatan terpisah, Taruna Ikrar kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat sinergi antara BPOM dengan lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
“Sinergi dengan pemerintah daerah akan terus kami perkuat dalam melakukan pengawasan guna memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan, sebagai fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas pemerintah,” pungkas Taruna. (HM-Laras/HM-Herma)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
Dokumentasi: BPMI Setpres; Humas BPOM
