Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR-RI dengan Badan POM RI

20-05-2010 Umum Dilihat 1810 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Umum

RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)
KOMISI IX DPR-RI DENGAN BADAN POM-RI
19 MEI 2010

Pada Hari Rabu, 19 Mei 2010 Badan POM-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI. Selain Badan POM, hadir dalam acara ini adalah Ditjen Binfar&Alkes; Badan Litbangkes – Kemenkes beserta jajarannya; serta GP Jamu.

Dalam kesempatan ini Kepala Badan POM, Dra.Kustantinah, Apt.,M.App.Sc menyampaikan tentang Road Map Pengembangan Obat Asli Indonesia. Hal ini seiring dengan program Jamu Milik Indonesia (Jamu Brand Indonesia) yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal tahun 2008. Road Map tersebut sangat terkait dengan pentahapan pengembangan dari mulai penemuan dan pembuktian sampai ke teknologi menuju komersialisasi produk yang siap dipasarkan.

Sesuai dengan salah satu tujuan yang tertuang dalam Kebijakan Obat Tradisional Nasional (Kotranas), yaitu ”Tersedianya obat tradisional yang terjamin mutu, khasiat dan keamanannya, teruji secara ilmiah dan dimanfaatkan secara luas baik untuk pengobatan sendiri maupun dalam pelayanan kesehatan formal”, maka Badan POM sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai badan pengawas, telah dan terus menerus melakukan upaya untuk jaminan keamanan dan mutu obat tradisional, a.l : melakukan pelatihan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), bimbingan cara registrasi obat tradisional dan sosialisasi peraturan kepada pelaku usaha, demikian ditegaskan oleh Kepala Badan POM-RI.

Upaya pengawasan obat tradisional mempunyai arti penting dalam perlindungan masyarakat terhadap risiko kesehatan dari produk obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan. Selain itu, juga merupakan upaya yang strategis untuk meningkatkan daya saing produk, dimana dalam era perdagangan bebas menjadi pola penapisan negara maju dalam meredam masuknya obat tradisional dari luar negeri, sehingga tiap negara akan menapis produk yang akan beredar juga konsumen semakin kritis dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

Menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Badan POM tidak mungkin menghadapinya sebagai pemain tunggal. Diharapkan adanya kerjasama dengan pihak produsen, lintas lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga non pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.


Biro Hukmas - Badan POM

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana