Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Badan POM Tahun 2006

12-12-2006 Umum Dilihat 2099 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Umum

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan POM dengan tema “PERKUATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (SISPOM) DALAM MENGHADAPI HARMONISASI SEKTORAL DAN PERDAGANGAN BEBAS REGIONAL PADA TINGKAT ASEAN” telah dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 8 Desember 2006 di Yogyakarta. Rakernas yang dibuka dengan resmi oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, merupakan ajang evaluasi dan kajian lingkungan strategis BPOM, dimana keluarannya akan menjadi bahan acuan untuk proses penyusunan rencana kerja tahun berikutnya. Tujuan dari diselenggarakannya Rakernas adalah terumuskannya strategi umum perkuatan infrastruktur penunjang SISPOM, dalam rangka mengahadapi harmonisasi sektoral dan perdagangan bebas di tingkat regional ASEAN.

Pada tahun 2008, harmonisasi ASEAN untuk beberapa sektor prioritas akan mulai berlaku, serta beberapa elemen perdagangan bebas di tingkat regional ASEAN akan diberlakukan menyongsong ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), sebagai implikasinya, cakupan pengawasan akan semakin luas.

Menyadari bahwa telah banyak kebijakan digariskan, pedoman operasional disusun serta strategi pembiayaan dikembangkan, yang semua dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan POM di tengah perkembangan tantangan pengawasan obat dan makanan yang semakin kompleks tadi, maka saat ini dirasa perlu adanya suatu tinjauan terhadap kemantapan infrastruktur pelaksanaan program, utamanya dilihat dari perspektif penyelenggara program di lapangan. Tinjauan dari sudut pandang itu menjadi semakin penting artinya mengingat makin melebarnya variasi situasi antar daerah seiring dengan penerapan kebijakan otonomi daerah. Dengan begitu, adanya umpan balik dari lapangan sangat berarti untuk penyempurnaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan di masa depan.

Pada Rakernas ini, Kepala Badan POM memberikan arahan agar seluruh komponen sistem pengawasan obat dan makanan di pusat dan daerah perlu lebih bersinergi dan membentuk teamwork yang solid dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam lingkup internasional. Sebagai implikasi perdagangan bebas tersebut, rumusan kebijakan pengawasan obat dan makanan ke depan akan menekankan pada upaya perkuatan infrastruktur dan peningkatan pengembangan kemitraan dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk meningkatkan efektifitas dan konsistensi mekanisme pengawasan obat dan makanan, perlu ditinjau ulang dasar pembagian catchment area, peningkatan eselonisasi serta perkuatan infrastruktur Balai POM.

Mempelajari perkembangan yang terjadi dalam upaya pengawasan obat dan makanan, beberapa isu strategis yang tidak terlalu luas aspek yang terkait, maka dalam Rakernas ini dibahas: struktur organisasi dan kewenangan pengambilan keputusan di tingkat Balai dan strategi pengembangan kemitraan dengan Pemda.

Dalam rakernas ini, hadir seluruh Kepala Balai/Balai Besar POM, pejabat eselon I dan beberapa pejabat Eselon II di lingkungan Badan POM.

Sebagai pengkayaan wacana terkait dengan berbagai harapan masyarakat terhadap efektifitas upaya perlindungan konsumen di bidang obat dan makanan disajikan pula materi dari Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan-Bappenas, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara serta Ketua Komisi IX DPR RI dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yaitu Hj. Asiah Salekan, BA.

Selain itu, Kedeputian I, II dan III di lingkungan Badan POM mengkaji kebijakan tentang implikasi perkembangan harmonisasi dan perdagangan bebas tingkat regional ASEAN terhadap infrastruktur penunjang program, utamanya di Balai POM.

Sebagai upaya pemantapan system pengawasan obat pada kesempatan Rakernas ini dilakukan pula pelantikan inspektur nasional CDOB.

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana