Jakarta - Momentum 25 tahun BPOM menjadi tonggak penting dalam perjalanan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam Konferensi Pers “Jejak 2025, Arah 2026: Cerita Pengawasan dan Misi Perlindungan” yang digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Jumat (30/1/2026).
Konferensi pers ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja pengawasan BPOM sepanjang 2025, sekaligus momentum penyampaian arah kebijakan dan prioritas BPOM pada 2026. “Setiap inci, langkah, detik, perbuatan kami difasilitasi [dan] didukung oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pajak dari rakyat. Karena itulah, kami bukan sekedar memberikan pertanggungjawaban resmi kepada Presiden, tapi juga memberikan laporan kepada publik sebagai manifestasi ‘kami siap diawasi, dikritik, dan dikoreksi oleh rakyat’,” tutur Taruna Ikrar.
Taruna Ikrar mengungkapkan BPOM terus bertransformasi dan beradaptasi dengan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan kesehatan dan pelayanan publik yang prima.
Salah satu capaian penting BPOM yang ditekankan Taruna Ikrar adalah perolehan status WHO Listed Authority (WLA), yang menguatkan reputasi BPOM dengan kapasitas regulatori sejajar negara maju. Kepala BPOM menyebutkan, “Status WLA membuka peluang yang lebih besar bagi produk obat Indonesia untuk menembus pasar internasional, serta mempermudah akses obat inovatif dari negara maju di Indonesia.”
Dalam paparannya, Taruna Ikrar menyampaikan capaian BPOM terkait perizinan, akses obat dan inovasi, serta pengawasan dan penindakan. Capaian tersebut antara lain dampak ekonomi pengawasan obat dan makanan sepanjang 2025 setidaknya mencapai Rp50,8 triliun yang berasal dari pendapatan negara bukan pajak, jasa pengawasan obat dan makanan, serta nilai temuan BPOM.
Di sisi perizinan, BPOM telah menerbitkan 201.687 nomor izin edar (NIE) obat dan makanan. “Sebagian besar masih didominasi oleh produk kosmetik,” ungkapnya.
Secara khusus, terdapat 33 obat generik pertama yang memperoleh izin edar di Indonesia. “Ini merupakan milestone penting dalam penyediaan obat yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” tutur Taruna Ikrar. Tak hanya itu, BPOM juga menerbitkan 50 obat inovatif untuk terapi berbagai jenis kanker.
BPOM juga telah memeriksa 5.523 sarana produksi dan 25.821 sarana distribusi. Hasilnya, masih ditemukan sarana yang tidak menerapkan sebagian atau seluruh aspek standar praktik yang baik dalam produksi maupun distribusi/peredaran obat dan makanan. Sedangkan kegiatan sampling dan pengujian BPOM menemukan 19,2% produk tidak memenuhi syarat dari 58.798 sampel obat dan makanan.
Perintah penarikan atau pemusnahan produk, penghentian sementara kegiatan, pencabutan NIE produk, hingga pro-justitia menjadi tindak lanjut atas temuan tersebut. “BPOM telah mencabut 1.183 izin edar obat dan makanan berdasarkan hasil pengawasan,” ungkap Taruna Ikrar. Penindakan ini menegaskan bahwa BPOM tidak kompromi terhadap pelanggaran.
Dari sisi pengawasan peredaran secara online, sebanyak 197.725 tautan penjualan obat dan makanan ilegal/tidak sesuai dengan ketentuan telah diminta untuk diturunkan (take down) kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). “Upaya ini telah mampu mencegah peredaran obat dan makanan ilegal dengan estimasi potensi nilai keekonomian mencapai Rp49,82 triliun,” ujar Kepala BPOM.
Kepala BPOM juga mengungkapkan hasil patroli siber obat dan makanan, pengawasan rutin dan intensifikasi pengawasan, serta penindakan. Selain itu, BPOM terus memberikan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat sinergi lintas sektor.
Beragam capaian sepanjang 2025 tersebut menjadi bekal BPOM untuk melangkah di 2026. Setidaknya terdapat 7 program prioritas, di antaranya inovasi pengawasan dan peningkatan pelayanan publik, optimalisasi teknologi digital dalam pengawasan produk ilegal, serta pendampingan pelaku usaha, khususnya UMKM. BPOM juga memfokuskan pada penguatan peran aktif dan kolaborasi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi internasional, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengelolaan infrastruktur.
Sebagai bentuk apresiasi kepada media dan jurnalis atas kolaborasinya dengan BPOM, dalam kesempatan ini, Taruna Ikrar juga menyerahkan Penghargaan kepada Media. Penerima penghargaan untuk kategori Media Terbaik, yaitu Kompas TV, Antaranews.com, dan RRI.co.id. Sedangkan penerima penghargaan untuk kategori Jurnalis Terbaik adalah Mecca Yumna Ning Prisie (Antaranews.com) dan Nafilah Sri Sagita K. (Detik.com).
“Apresiasi ini kami berikan kepada teman-teman media yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, dan profesionalisme dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerahkan publik,” ujar Kepala BPOM. “Mari kita terus memperkuat literasi publik dan menginspirasi kemajuan bersama,” ajaknya.
Mecca Yumna mengaku tak menyangka menerima penghargaan ini. “Senang dapat menjadi bagian yang mengawal kinerja BPOM, institusi yang tidak kenal lelah dalam memastikan kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan publik melalui pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh," ungkapnya. Jurnalis Antaranews.com ini menyatakan kehadiran BPOM untuk memastikan amannya pangan hingga kosmetik bagi publik adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan masyarakat sehat dari luar maupun dari dalam.
Selain rekan-rekan media, acara juga dihadiri lembaga/instansi pemerintah, organisasi profesi, dan asosiasi pelaku usaha. Tampak hadir memenuhi undangan acara, antara lain Kepala Biro Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Polri Brigjen Pol. Hindarsono, Ketua Umum Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Budi Djanu Purwanto, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia Sancoyo Antarikso, Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia Andreas Bayu Aji, Direktur Eksekutif International Pharmaceutical Manufacturers Group Ani Rahardjo, serta Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Dara Nasution.
Kepada jajaran BPOM dan seluruh pemangku kepentingan, Kepala BPOM menyerukan satu ajakan. “Mari kita teguhkan komitmen kerja keras dan meningkatkan sinergi untuk mewujudkan Indonesia yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.” (HM-Nelly)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
