Jakarta – Sebanyak 11 unit kerja di Badan POM mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Senin (20/12/2021). Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo dalam kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 di Jakarta dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.
Dalam penganugerahan ini, sebanyak 4 unit kerja di Badan POM meraih predikat WBBM pada tahun 2021. Keempat unit tersebut yaitu Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Padang, Balai Besar POM di Yogyakarta, dan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
Sementara 7 unit kerja lainnya di Badan POM mendapatkan predikat WBK. Unit kerja ini adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Balai Besar POM di Banjarmasin, Balai Besar POM di Bandung, Balai Besar POM di Bandar Lampung, Balai Besar POM di Mataram, Balai POM di Manokwari, dan Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.
Hadir secara virtual pada kegiatan ini Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma''ruf Amin. Dalam sambutannya Ma''ruf Amin mengingatkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti hanya pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif semata.
“Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pakta integritas, maupun anugerah WBK, dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima,” tegas Wapres.
Predikat WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pelayanan strategis yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan prima. Dengan pencapaian pada tahun 2021 ini, secara total di Badan POM terdapat 5 unit kerja yang telah meraih WBBM, dan 23 unit kerja telah meraih WBK. Hal ini membuktikan komitmen Badan POM dalam membangun Reformasi Birokrasi yang berkelanjutan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (HM-Hendriq).
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
