Makassar – BPOM resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Peningkatan Peran Keluarga di Bidang Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan pada Sabtu (11/7/2026). Prosesi penandatanganan ini dilaksanakan langsung di Makassar bertepatan dengan Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK yang mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045”. Dalam momentum bersejarah tersebut, BPOM menjadi 1 dari 9 mitra strategis yang dipercaya melakukan kesepakatan kerja sama dengan TP PKK guna memperkuat ketahanan keluarga di sektor kesehatan.
Tujuan utama penandatanganan nota kesepahaman tersebut yaitu membangun sinergi dan mengoptimalkan kerja sama guna meningkatkan peran aktif keluarga dalam pengawasan mandiri obat dan makanan. Melalui kolaborasi ini, masing-masing pihak berkomitmen penuh untuk saling mendukung dalam mewujudkan konsumsi produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat di lingkup terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045 melalui peningkatan kualitas hidup manusia sejak dini.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa keluarga memegang peran sebagai benteng utama dalam menjaga dan membangun kesehatan bangsa. Mengingat TP PKK memiliki jaringan kepengurusan yang sangat luas hingga ke tingkat desa, organisasi ini dinilai sebagai mitra strategis bagi BPOM untuk mendongkrak literasi masyarakat.
“BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan. Bersama TP PKK, kami ingin memastikan masyarakat memperoleh obat, kosmetik, dan pangan yang aman, bermutu, dan berkhasiat,” ujar Taruna Ikrar.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian juga menyambut baik sinergi ini dan memaparkan besarnya potensi yang dimiliki oleh organisasi yang dipimpinnya. Berdasarkan sumber data profil desa dan kelurahan Kementerian Dalam Negeri tahun 2026, jaringan kepengurusan PKK tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, hingga 43.792 desa dan kelurahan di seluruh penjuru negeri.
“Keberadaan dan jejaring kader yang sedemikian besar merupakan potensi kekuatan sosial yang kemampuannya dapat mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional dan daerah melalui pemberdayaan keluarga,” ujar Ketua Umum TP PKK dalam sambutannya. Ia menyatakan bahwa saat ini terdapat 6.364.671 orang kader TP PKK di seluruh Indonesia. Dengan kekuatan struktur yang masif tersebut, para kader inilah yang nantinya siap digerakkan di lapangan untuk menyukseskan program pengawasan obat dan makanan bersama BPOM secara langsung dari unit terkecil masyarakat.
Adapun ruang lingkup kerja sama yang disepakati mencakup 3 fokus utama, yaitu penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai keamanan obat dan makanan, serta peningkatan kapasitas kader PKK agar mampu bertindak sebagai fasilitator dan kader khusus di lapangan. Selain itu, kerja sama ini juga menyasar pembinaan intensif bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang memproduksi obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, hingga pangan olahan.
Seluruh program kolaboratif ini direncanakan berjalan secara berkelanjutan dengan batas jangka waktu 3 tahun terhitung sejak ditandatangani. Melalui kemitraan yang kuat ini, BPOM dan TP PKK berkomitmen untuk mengawal kesehatan masyarakat mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Di sela-sela agenda utama tersebut, Kepala BPOM juga melakukan pertemuan dengan civitas akademika Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar untuk memperkuat sinergi dengan sektor akademisi. Dalam pertemuan formal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar bertemu dengan Rektor Unhas Jamaluddin Jompa untuk menyerahkan secara simbolis 23 sertifikat produk hilirisasi riset berbasis kolaborasi academia-business-government (ABG). Sertifikat tersebut terdiri dari 14 sertifikat untuk hilirisasi internal Unhas (11 nomor izin edar/NIE dan 3 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik/IP CPPOB), serta 9 sertifikat (4 NIE dan 5 IP CPPOB) hasil pendampingan nyata melalui Program SAPA Kampus Berdampak Batch 8.
Kepala BPOM menegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam pengawasan obat dan makanan dengan implementasi kerja sama konkretnya difokuskan pada hilirisasi hasil penelitian. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada Unhas yang telah membuktikan bahwa kolaborasi ini mampu menghasilkan inovasi berdampak nyata lewat ekosistem ABG yang saling menguatkan. Dalam kolaborasi ini, peran akademisi yaitu menghasilkan inovasi, dunia usaha melakukan komersialisasi, dan pemerintah menciptakan regulasi yang kondusif.
“Mari kita konkretkan konsep ABG ini menjadi kenyataan, harus menjadi bakti pembangunan demi masyarakat,” ajak Taruna Ikrar.
Senada dengan hal tersebut, Rektor Unhas Jamaluddin Jompa menyatakan bahwa pencapaian ini bukanlah titik akhir untuk berpuas diri. Menurutnya, momentum ini merupakan awal dari perjalanan panjang ke depan. Seluruh pihak yang terlibat harus terus bergerak bersama untuk menghasilkan produk-produk inovatif yang mampu memperkuat perekonomian nasional.
Tidak berhenti di sana, Kepala BPOM melanjutkan agenda peninjauan lapangan dengan singgah ke Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Kota Makassar Tamalate Mannuruki 4. Kunjungan ini merupakan implementasi nyata dari komitmen BPOM dalam mengawal keamanan pangan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan sarana produksi sewaktu-waktu. Dalam inspeksi tersebut, petugas BPOM melakukan pemeriksaan menyeluruh serta menggelar diskusi terbuka dengan personel SPPG. Langkah ini diambil untuk memetakan langsung kendala yang ditemui di lapangan, sekaligus merumuskan poin-poin peningkatan mutu demi memastikan penyiapan MBG di SPPG berjalan optimal dan aman bagi masyarakat. (HM-Hendriq)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
