Solo - Badan POM menerima predikat "Sangat Memuaskan" dalam Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2019 dari Arsip Negara Republik Indonesia (ANRI). Penyerahan penghargaan dilakukan bersamaan dengan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan dengan tema "Arsip untuk Indonesia Maju" yang diselenggarakan oleh ANRI di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (26/02).
Perolehan ini merupakan hasil pengawasan sepanjang tahun 2019 yang dilakukan oleh Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI. Penilaiannya sendiri diukur berdasarkan kesesuaian antara penerapan standar kearsipan di Badan POM dengan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan, dalam hal ini sesuai dengan PerANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.
Parameter yang diukur pada pelaksanaan pengawasan kearsipan antara lain penciptaan arsip, pencatatan arsip, pendistribusian arsip, pemberkasan arsip, penyusutan arsip melalui pemusnahan, dan penyerahan arsip statis/permanen kepada Kepala ANRI.
Dari hasil pengawasan tersebut, sistem pengelolaan kearsipan Badan POM memperoleh nilai 95,18. Dengan nilai tersebut, Badan POM menempati peringkat ke-II Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang telah menjalankan tata kelola pengarsipan yang baik setelah ANRI. Hasil ini menunjukkan peningkatan sebesar 22,67% dibandingkan dengan hasil tahun 2017, di mana Badan POM memperoleh nilai 72,51 (predikat Cukup).
Penghargaan untuk Badan POM diterima oleh Plt. Sekretaris Utama, Rita Endang, dan diserahkan secara langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo yang sekaligus hadir untuk meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi pada hari ini. Turut hadir pada acara tersebut adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Plt. Kepala ANRI M. Taufik, Ketua Ombudsman Amzulian Rifai, perwakilan dari Kementerian/Lembaga, serta perwakilan dari berbagai Pemerintah Daerah.
Dengan diraihnya penghargaan ini, diharapkan semakin memacu Badan POM untuk dapat melakukan inovasi untuk menciptakan tata kelola kearsipan yang lebih baik. Karena dengan pengelolaan arsip yang tertib, maka kita ikut melestarikan memori bangsa, serta menciptakan transparansi dan kredibilitas untuk terwujudnya good governance. (HM-Herma)
Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
