TGH. M. Zainul Majdi “ Pengawasan dengan Skala Prioritas ”

17-10-2015 Hukmas Dilihat 2061 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Kunjungan kerja Kepala Badan POM, Roy Sparringa ke Nusa Tenggata Barat (NTB) diawali dengan advokasi kepada Gubernur NTB, DR. TGH. M. Zainul Majdi, di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan POM berharap kemudahan dalam melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan di daerah Nusa Tenggara Barat. Diharapkan juga Pemda dapat memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh Laboratorium BBPOM di Mataram yang mampu menguji fragmen DNA babi pada makanan, rujukan untuk barang bukti narkotik, uji cemaran logam untuk pangan dan menguji Obat Tradisional mengandung bahan kimia obat.

 

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan POM juga menyampaikan program pemberdayaan masyarakat dalam hal pengawasan pangan jajan anak sekolah, keamanan pangan untuk komunitas desa, dan intervensi pasar tradisional agar terbebas dari bahan berbahaya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB menyampaikan apresiasi atas program kerja Badan POM khususnya di provinsi NTB. Beliau mengharapkan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pada sarana produksi dan distribusi bahan pangan dilakukan berdasarkan skala prioritas, sehingga pangan yang dikonsumsi dapat aman dalam jangka waktu yang panjang.

 

Gubernur juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap keamanan pangan jajan anak sekolah di provinsi NTB. Oleh karena itu beliau meminta BBPOM untuk terus mengawasi dan mengampanyekan keamanan, mutu dan gizi jajanan yang sehat untuk anak-anak di lingkungan sekolah. Selanjutnya, Gubernur juga meminta agar BBPOM melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memperluas cakupan KIE keamanan pangan.

 

Selain dengan Gubernur NTB, Kepala Badan POM beserta rombongan juga melakukan Advokasi kepada para Kepala Daerah secara maraton antara lain Walikota Mataram, Bupati Bima dan Wakil Walikota Bima. Seluruh Kepala Daerah memberikan respons, dukungan dan apresiasi yang positif sehubungan dengan kinerja dan program Badan POM. HM-17

 

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana