Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan, Badan POM Gelar Workshop Modul Farmakovigilans

26-08-2020 Kerjasama dan Humas Dilihat 2230 kali Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan

Jakarta - Dalam dekade terakhir, farmakovigilans telah berkembang secara signifikan. Peran pentingnya pun telah diakui dunia dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang handal. Namun maraknya isu global terhadap keamanan obat yang dinamis, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang farmakovigilans, serta kualitas pelaporan Efek Samping Obat (ESO) yang kurang terutama di negara-negara berkembang menyebabkan penerapan farmakovigilans belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal.

 

Terkait hal tersebut, hari ini Rabu (26/08) Badan POM menyelenggarakan Workshop Modul Farmakovigilans Bagi Tenaga Kesehatan yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh 500 orang peserta yang merupakan tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas tenaga kesehatan atau kefarmasian seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan apotik. Workshop menghadirkan beberapa pakar atau narasumber diantaranya Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM (KMEIONPPZA), Yoshihiko Sano Chief Advisor/JICA Expert for Drug Safety, Isamu Kuboki Administrative Coordinator JICA, Jarir At Thobari dari Universitas Gadjah Mada, dan Nafrialdi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

 

Workshop dibuka oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Deputi I) Rita Endang yang menyatakan bahwa salah satu fungsi Badan POM adalah memastikan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat beredar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Badan POM sebagai Pusat Farmakovigilans/Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Nasional terus mendorong tenaga kesehatan untuk berkontribusi secara aktif dalam aktivitas farmakovigilans, khususnya dalam pelaporan efek samping obat.

 

"Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, Badan POM memerlukan dukungan dari stakeholder, salah satunya adalah tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten," ungkap Deputi I. Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan memiliki peran dalam mengawal dan monitoring keamanan obat beredar. "Oleh karena itu, kompetensi farmakovigilans tenaga kesehatan harus terus ditingkatkan mengikuti perkembangan informasi terkini. Hal ini dilakukan agar diperoleh persamaan persepsi antara Badan POM, tenaga kesehatan, dan stakeholder lain sehingga dapat bersinergi dalam mengimplementasikan farmakovigilans di Indonesia," lanjut Deputi I.

 

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Badan POM untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, termasuk mengembangkan kemitraan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Badan POM bekerja sama dengan JICA dalam pengembangan kapasitas regulatori obat dan makanan dimana farmakovigilans termasuk dalam cakupan kerja sama tersebut. Badan POM menyambut baik dukungan berkelanjutan JICA khususnya dalam meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam bidang farmakovigilans.

 

Badan POM dan JICA telah menyusun beberapa modul farmakovigilans, salah satunya modul farmakovigilans untuk tenaga kesehatan. Modul tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan juga kompetensi farmakovigilans tenaga kesehatan. Seperti yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan KMEIONPPZA, bahwa tujuan dari workshop adalah meningkatkan pemahaman dan kompetensi tenaga kesehatan dalam memahami aktivitas farmakovigilans terutama pelaporan efek samping obat atau kejadian tidak diinginkan. Dengan workshop diharapkan dapat memperkuat kapasitas tenaga kesehatan untuk mencapai tujuan keselamatan pasien.

 

Deputi I berharap melalui workshop ini para peserta saling berinteraksi dan berdiskusi tentang farmakovigilans dengan narasumber maupun antar peserta, mendapat tambahan pengetahuan dan update di bidang farmakovigilans serta pengalaman implementasi farmakovigilans di Jepang. "Semoga ilmu dan pengetahuan yang diperoleh pada kegiatan ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas farmakovigilans di tempat tugas Bapak/Ibu sehingga memberi manfaat dan memperkuat program farmakovigilans di Indonesia dalam rangka peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia." Tutup Deputi I (HM-Riska)

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan

Bagikan:

Klik disini untuk chat via WhatsApp!+
Sarana