Bandung - Teknologi informasi memegang peranan penting dalam mempermudah pengawasan Obat dan Makanan. Terlebih saat ini pemerintah tengah membangun smart government berbasis digital. Transformasi ini mengarah dari era e-Government menuju i-Government (integrated Government). Tujuannya adalah untuk menghasilkan Satu Data Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk menelurkan kebijakan di kemudian hari.
Badan POM sebagai otoritas pengawas obat dan makanan memiliki banyak data strategis terkait obat dan makanan yang tersebar di seluruh unit kerja. Data-data tersebut tidak hanya terkumpul, melainkan dapat dianalisa menjadi informasi yang dapat diakses dan dimanfaatkan menjadi output kebijakan. Untuk membahasnya, Badan POM menggelar Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan tema “Cyber Security dalam Mendukung Digital Transformation” di Bandung, (26/04).
Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyambut baik tranformasi digital di Badan POM untuk mempermudah kinerja pengawasan obat dan makanan. Terutama di masa pandemi COVID-19, sistem kerja dapat dilakukan di mana saja, sehingga adanya transformasi digital ini menjadi efektif dan efisien. "Transformasi digital tidak hanya pada aspek teknologi, melainkan juga pada budaya dan mindset sumber daya manusianya," jelasnya.
Lebih lanjut, Penny mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM dituntut berkinerja di mana saja, kapan saja, tanpa batasan ruang dan waktu. Karena itu, Badan POM telah melakukan proses awal transformasi digital dengan konsep Integrated Digital Workplace pada hampir semua aspek. "Badan POM tengah berproses menuju Satu Data untuk mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan," jelasnya.
Implementasi transformasi digital ini perlu memperhatikan Cyber Security sebagaj proteksi sistem internet dari serangan kejahatan online, termasuk di antaranya hardware, software, serta data pribadi. Cyber Security harus mendapat perhatian khusus, mengingat beberapa kasus pencurian data melalui dunia maya seringkali terdengar. Terlebih Badan POM sebagai instansi dengan banyaknya layanan publik yang memiliki banyak data confidential, memiliki potensi tinggi terjadinya cyber crime.
Kepala Badan POM berharap adanya kerjasama yang lebih instensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam meningkatkan keamanan data di Badan POM. Melalui sosialisasi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam perkuatan Cyber Security, pemahaman terkait transformasi digital, penerapan Integrated Digital Workplace, dan penerapan TTE. Sosialiasi ini diikuti oleh pimpinan Badan POM Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia. (HM-Fathan)
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
