SIARAN PERS
Nomor HM.01.1.11.26.307 Tanggal 17 November 2026
Tentang
Khasiat Instan Bukan Jaminan Aman, BPOM Temukan 39 Produk OBA Ilegal Mengandung BKO
Jakarta – BPOM kembali mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap produk obat bahan alam (OBA) yang menjanjikan khasiat instan tanpa memperhatikan aspek keamanan. Berdasarkan hasil pengawasan periode Agustus—September 2026, BPOM mengungkap peredaran 39 produk OBA ilegal yang mengandung bahan kimia obat (BKO). Dari jumlah tersebut, 23 produk ditemukan mencantumkan nomor izin edar (NIE) fiktif dan 16 produk lainnya tidak terdaftar di BPOM.
Jenis kandungan BKO yang ditemukan meliputi sildenafil, parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, piroksikam, fenilbutazon, allopurinol, glipizid, mikonazol, siproheptadin, furosemid, dan fenolftalein. Produk yang mengandung BKO dipromosikan dengan beragam klaim, mulai dari stamina pria, pegal linu dan asam urat, peningkatan berat badan, hingga pelangsing. Temuan tersebut diperoleh melalui serangkaian kegiatan pengawasan BPOM, meliputi sampling dan pengujian produk, serta penelusuran terhadap fasilitas distribusi dan produksi.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pencantuman NIE fiktif dapat menyesatkan masyarakat. NIE fiktif memberikan kesan seolah-olah produk telah terdaftar dan memperoleh izin edar BPOM. Klaim “herbal”, “alami”, atau “tradisional” tidak dapat menjadi jaminan bahwa produk tersebut aman.
Hasil pengawasan juga menunjukkan adanya sejumlah produk yang mengandung lebih dari satu jenis BKO. Di antaranya, Slimming Coffee yang mengandung furosemid dan fenolftalein; Otot Urat Sembilan Raja Kapsul yang mengandung parasetamol, natrium diklofenak, dan deksametason; Kapsul Asam Urat & Flu Tulang Sirih Bumi yang mengandung parasetamol, deksametason, natrium diklofenak, dan piroksikam; serta Sari Binahong Plus Buah Pinang yang mengandung parasetamol, deksametason, piroksikam, dan fenilbutazon.
“Penggunaan obat bahan alam yang mengandung BKO dapat membahayakan kesehatan karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti jenis maupun dosis bahan kimia obat yang terkandung di dalamnya,” ujar Kepala BPOM.
Sebagai contoh, sildenafil berisiko menimbulkan efek samping dan interaksi serius apabila digunakan bersamaan dengan obat-obatan tertentu. Kortikosteroid, seperti deksametason, dapat memicu berbagai gangguan kesehatan jika digunakan tanpa pengawasan. Sementara itu, obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS), seperti natrium diklofenak dan piroksikam, berpotensi meningkatkan risiko gangguan saluran cerna dan ginjal. Kemudian glipizid yang ditemukan juga dalam produk ilegal tersebut dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah secara berlebihan (hipoglikemia), terutama jika digunakan tidak sesuai indikasi dan dosis.
Taruna Ikrar menegaskan bahwa setiap temuan pelanggaran akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala BPOM kembali mengingatkan ancaman sanksi bagi pelaku yang terbukti melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.
“BPOM berkomitmen menindaklanjuti setiap temuan pengawasan melalui penelusuran terhadap sumber produksi dan distribusi, serta pelaksanaan langkah pengawasan terhadap produk yang melanggar ketentuan,” tegasnya. Ia melanjutkan bahwa koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk mencegah produk berisiko tetap beredar di masyarakat, termasuk melalui kanal penjualan daring. Langkah penanganan terhadap masing-masing produk disesuaikan dengan hasil pemeriksaan serta mekanisme tindak lanjutnya.
BPOM mengimbau masyarakat untuk tidak membeli maupun menggunakan produk yang tercantum dalam lampiran siaran pers ini. Sebelum membeli atau menggunakan OBA maupun suplemen kesehatan, masyarakat diingatkan untuk menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) serta memastikan keabsahan izin edar melalui cekbpom.pom.go.id atau aplikasi BPOM Mobile.
Masyarakat juga perlu mewaspadai klaim khasiat instan, harga yang tidak wajar, dan nomor izin edar yang tidak dapat diverifikasi. Apabila mengetahui, memiliki informasi, atau mencurigai adanya kegiatan produksi, peredaran, atau promosi obat yang tidak memenuhi ketentuan, masyarakat diimbau untuk segera melaporkannya kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM 1500533 atau Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat.
Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan obat dan makanan, dapat menghubungi lapor.go.id, Contact Center HALOBPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, e-mail halobpom@pom.go.id, Instagram @BPOM_RI, Facebook Page @bpom.official, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.
