SIARAN PERS
Nomor HM.01.1.06.26.176 Tanggal 26 Juni 2026
Tentang
Waspada Invasi Narkoba Generasi Baru, Kamuflase Vape, dan Penyalahgunaan Obat
Jakarta – Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) pada 26 Juni 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman narkoba yang terus berevolusi. Dalam kerangka tugas dan fungsinya, BPOM menegaskan komitmennya dalam memperketat pengawasan terhadap dinamika ancaman narkotika, termasuk zat adiktif lainnya, yang semakin kompleks. Komitmen ini merupakan bentuk pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Saat ini, dunia menghadapi invasi new psychoactive substances (NPS), yaitu jenis narkoba sintetis baru yang dirancang untuk meniru efek narkotika konvensional. Banyaknya ragam NPS sering kali menyebabkan senyawa-senyawa tersebut belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi yang ada. Kondisi ini menciptakan tantangan serius dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat.
Salah satu tren yang paling mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan likuid rokok elektronik (vape cair) sebagai media penyamaran narkotika cair, seperti metamfetamin (sabu cair) atau senyawa kanabinoid sintetis. Modus ini memanfaatkan bentuk dan kemasan yang menyerupai produk vape legal dan berpotensi menyasar generasi rentan, terutama generasi muda.
Selain menghadapi invasi NPS dan kamuflase narkotika dalam likuid vape, BPOM juga mencermati fenomena meningkatnya penyalahgunaan obat resep dan obat-obat tertentu (OOT) baik golongan obat keras maupun bebas terbatas sebagai substitusi narkotika konvensional dan menyasar pengguna baru dengan harga yang lebih murah. Produk seperti tramadol, triheksifenidil, dekstrometorfan, hingga ketamin kerap ditemui digunakan tidak sesuai dengan indikasi medis, melainkan untuk memperoleh efek psikoaktif yang menyerupai narkotika.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menekankan bahwa fenomena ini perlu menjadi perhatian serius. Hal ini mengingat tren yang ada menunjukkan pergeseran pola penyalahgunaan yang tidak hanya bergantung pada narkotika ilegal, tetapi juga memanfaatkan jalur legal produk farmasi.
"Produk yang tampak biasa dapat menjadi media penyelundupan maupun penyalahgunaan zat berbahaya yang mengancam kesehatan dan masa depan generasi muda. Ini tentu perlu kewaspadaan yang jauh lebih tinggi," ujar Kepala BPOM. Kewaspadaan tersebut diperlukan, lanjut Kepala BPOM lagi, mengingat bahaya dari penyalahgunaan zat-zat bersifat adiktif tersebut, termasuk OOT, yang dapat menimbulkan kerusakan permanen pada otak, gangguan fungsi tubuh, hingga overdosis yang berujung pada kematian.
Sebagai otoritas pengawas obat dan makanan, BPOM memperkuat pengawasan secara menyeluruh melalui pendekatan pre-market dan post-market, termasuk pengawasan terhadap produk vape cair dan OOT yang berisiko disalahgunakan. BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2025 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang mengatur pengawasan OOT lebih ketat mulai dari produksi, distribusi, penyimpanan, penyerahan, hingga pemusnahan.
Dalam menghadapi karakteristik NPS yang terus berkembang secara cepat dan kompleks, BPOM berupaya terus meningkatkan kapasitas deteksi melalui penguatan laboratorium, pengembangan metode analisis, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Sementara untuk pengawasan terhadap produk vape cair, BPOM secara rutin melaksanakan pengawasan pre-market dan post-market sesuai kewenangannya. BPOM juga memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap produk yang diduga mengandung narkotika, psikotropika, maupun bahan adiktif lainnya.
Kepala BPOM menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, NPS, dan obat ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial. Untuk itu, BPOM terus memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Secara nasional, BPOM ikut terlibat aktif dalam Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2025—2029. BPOM mendukung dalam pelaksanaan kampanye tentang bahaya narkotika dan prekursor narkotika. Bersama Polri, BPOM turut berperan dalam proses penyelidikan dalam mengungkap peredaran gelap narkotika, prekursor, narkotika, termasuk psikotropika dan NPS.
BPOM juga melakukan pengujian barang bukti tindak pidana narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang diperoleh dari lintas sektor (Polri dan BNN) sebagai data laporan di bidang P4GN. Pada tahun 2024, BPOM menguji 1.533 sampel, dengan hasil 1.203 sampel terbukti positif mengandung narkotika, 32 sampel positif mengandung psikotropika, dan 283 sampel positif mengandung zat adiktif lainnya, termasuk zat golongan OOT yang sering disalahgunakan. Sementara pada tahun 2025, dari 1.397 sampel yang diuji, 1.259 sampel positif mengandung narkotika, 5 sampel positif mengandung psikotropika, dan 130 sampel positif mengandung zat adiktif lainnya lainnya termasuk zat golongan OOT yang sering disalahgunakan.
“Edukasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci untuk memutus rantai produksi dan peredaran gelap narkotika maupun obat ilegal,” tutur Kepala BPOM.
Kolaborasi yang dilakukan telah membuahkan berbagai hasil penindakan. Pada 2 Oktober 2024, BPOM bersama BNN berhasil mengungkap pabrik ilegal OOT di Provinsi Banten yang melibatkan 4 tersangka dengan putusan pengadilan Pidana Penjara Waktu Tertentu selama 5 Tahun. Pada tahun 2025, BPOM bersama para pemangku kepentingan berhasil mengungkap pabrik ilegal OOT di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan temuan lebih dari 1 miliar tablet OOT ilegal dan bahan baku bernilai ekonomi sekitar Rp398 miliar. Pengungkapan ini menjadi salah satu operasi terbesar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat yang berpotensi disalahgunakan di Indonesia.
Melalui peringatan HANI tahun ini, BPOM mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, termasuk yang berkamuflase sebagai produk legal maupun yang disalahgunakan dari jalur legal. Perlindungan generasi muda memerlukan partisipasi aktif keluarga, sekolah, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah agar Indonesia tidak hanya bebas dari narkoba, tetapi juga bebas dari penyalahgunaan obat yang mengancam masa depan bangsa.
Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut atau menyampaikan pengaduan obat dan makanan, dapat menghubungi lapor.go.id, Contact Center HALOBPOM 1-500-533 (pulsa lokal), SMS 0812-1-9999-533, WhatsApp 0811-9181-533, e-mail halobpom@pom.go.id, Instagram @BPOM_RI, Facebook Page @bpom.official, Twitter @BPOM_RI, atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.
